Multikulturalisme

1. Pengertian Multikulturalisme

Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan atau kesatuan yang terbentuk dari berbagai ragam kultur kebudayaan. Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan (kultur), yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia[1]. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Adapun beberapa pengertian lain Multikulturalisme menurut para ahli lain adalah:

· Anderson & Crusher menyatakan bahwa pendidikan multikulturalisme dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan.

· Muhaimin el Ma’hady berpendapat secara sederhana, bahwa Pendidikan Multikulturalisme adalah pendidikan tentang keseragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis & kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan.

Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan lapangan usaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Multikulturalisme akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat yang multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayan.[2]

Mengingat pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi negara-negara yang mempunyai aneka ragam budaya masyarakat seperti Indonesia, maka pendidikan multikulturalisme ini perlu dikembangkan. Melalui pendidikan multikulturalisme ini diharapkan akan dicapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang dasar.

2. Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia

Pendidikan di Indonesia secara perundangan telah diatur dengan memberikan ruang keragaman sebagai bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dasar perundangan ini selain memberi arahan pendidikan di Indonesia juga mewajibkan bahwa pendidikan di Indonesia harus dikembangan berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa.[3]

Multikulturalisme mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip “bhineka tunggal ika” seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

James Banks, seorang ahli pendidikan dikenal sebagai penrintis pendidikan multikultural, berpendapat bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah kepada mengajari bagaimana berfikir daripada apa yang dipikirkan. Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis didalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.[4]

Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.

Sudah selayaknya jika sistem pendidikan nasional mengadopsi pendekatan multikulturalisme sebagai spirit utama dalam membangun peserta didik. Keragaman budaya, agama, dan etnis serta berbagai variasinya dalam suatu masyarakat adalah kenyataan sejarah Indonesia. Sesungguhnya pendekatan multikulturalisme dalam dunia pendidikan bukanlah hal baru. UNESCO sudah cukup lama mengintrodusir pendidikan tersebut dan menganjurkannya kepada negara-negara yang warganya heterogen. Sistem Pendidikan Nasional mesti sensitive terhadap masalah keberagaman masalah tersebut, karena posisinya sangat strategis dalam membangun watak bangsa yang tidak sektarian, tetapi toleran, demokratis, dan humanistik.

Pendidikan yang disemangati oleh multikulturalisme sangat penting bagi bangsa Indonesia karena apresiasi dan saling hormat-menghormati terhadap perbedaan harus dibentuk dari tingkat yang paling dini dalam kehidupan anak. Konsep kurikulum muatan lokal (mulok) sebenarnya adalah penerapan pendidikan multikulturalisme. Dengan kurikulum seperti itu akan berkembang apresiasi kreativitas kultural masyarakat lokal oleh anak-anak sekolah di daerah masisng-masing. Tetapi program ini akan terancam gagal, jika di negeri ini membiarkan iklim politik dan aturan normatif dalam bentuk produk undang-undang mengkondisikan lahirnya kekuatan dominatif atas nama Negara. Sebab kemunculan kekuatan dominatif baru akan senantiasa berpotensi melakukan penyeragaman sehingga anti dialog dan negoisasi kultural.

Dasar kemampuan untuk bertahan dalam dunia yang multikultural ini adalah pertama mengerti nilai-nilai budayanya sendiri, dan selanjutnya adalah mengerti nilai-nilai budaya lain. Orang tua mempunyai pengaruh besar dalam menanamkan pengertian multikultural terhadap anak-anaknya. Nilai-nilai itu penting untuk ditanamkan selama 10 tahun pertama dalam kehidupan anak. Karena mereka mengadopsi dengan pengamatan, lalu meniru saat remaja, dan selanjutnya akan terdoktrin dari apa yang diamatinya. Cara hidup orang tua dalam budayanya ternyata mempersiapkan anaknya dengan identitas budayanya. Inilah pendidikan multikultural yang pertama.

Model pendidikan multikultural adalah penambahan informasi tentang keragaman budaya yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Terlepas dari kritik atas penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latar belakang dalam pembentukan Indonesia. Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi “dendam sejarah” di berbagai wilayah.

Model lainnya adalah pendidikan multikultural tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Contohnya adalah model “sekolah pembauran” Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok. Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar; dan (3) transformasi masyarakat.

Menyusun pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas “merayakan keragaman” belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Dalam kondisi demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

3. Pendekatan Pendidikan Multikulturalisme

Masyarakat Indonesia sangat beragam, terdiri dari berbagai suku dan budaya yang berbeda. Pendidikan Multikultur menjadi kebutuhan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Guna mengupayakan interaksi dan integrasi berjalan lancar diantara kalangan masyarakat yang berbeda kultur. Dengan adanya pendidikan multikulturisme diharapkan rasa kesukuan dan jarak yang tercipta antara budaya satu dengan budaya lainnya bisa dihilangkan. Sebab tanpa adanya semangat bhineka tunggal ika dalam kehidupan kita akan sulit pula terwujud bangsa Indonesia yang bersatu.

Pendidikan multikulturisme tidak bermaksud untuk menyamaratakan kultur atau kebudayaan kita dan menggantinya dengan nasionalisme misalnya. Pendidikan multikultural justru menghidupkan semangan kebudayaan kita tapi juga turut memberi pengertian akan toleransi terhadap kebudayaan lain. Sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis antara kultur atau kebudayaan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Konsep multikulturalisme tidak mengutamakan penyeragaman dalam satu wadah tapi berusaha mengakomodasi masing masing kultur untuk bisa saling interaksi dan terintegrasi.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu:
Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer menegmbangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa uapaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidarits kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi. Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Masyarakat juga mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidikan. Untuk itu, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan satu hal penting untuk kemajuan pendidikan.

4. Prospek Pendidikan Multikultural di Indonesia

Masyarakat Indonesia selalu mengalami perubahan sosial secara luas dan beraneka karena pergaulannya dengan berbagai bangsa secara internasional dan global. Di dalam arus global ini hadirlah pula neoliberalisme sebagai ideology yang kini tengah menguasai panggung interaksi mondial melalui berbagai instrument. Pada titik inilah maka nasionalisme baru, yaitu kebangsaan berdasarkan “masyarakat Indonesia multikultural”, lantas diperlukan keberadaannyaoleh bangsa ini. Masyarakat multikultural inilah yang akan dihasilkan oleh pendidikan multikultural.

Pengetahuan (dan ilmu) menjadi instrument penting bagi masyarakat di dalam memetakan gejala dan persoalan, menganalisis, menentukan alternatif, dan mengambil keputusan sebagai respon terhadap perubahan cepat masyarakat yang terjadi. Jikalau salah satu yang mendasari karakter ilmu dan pengetahuan adalah relativitas didasarkan pada toleransi terhadap pihak lain karena segala sesuatunya tidak ada yang mutlak. Apabila hal yang sama berlaku pula pada pemahaman terhadap kultur lain maka perspektif multikultural menjadi penting keberadaannya. Untuk membentuk masyarakat seperti inilah maka pendidikan multikultural menempati posisi urgen dan signifikan.

Berdasarkan perspektif sistemik, pendidikan kiranya perlu dipahami dalam konteks tantangan global dan sekaligus pengaruh global tersebut pada tingkat nasional dan lokal. Dengan mencermati aneka fenomena pendidikan di berbagai Negara, pendidikan dapat difungsikan sebagi salah satu jawaban alternative jangka panjang bagi persoalan besar bangsa di masa depan. Jawaban ini tentu saja tidak hanya bersifat filosofis-konseptual melainkan juga bersifat operasional, yaitu ketika dirumuskan pada aras program-program prioritas pendidikan multikultural.

Untuk menghadapi masa depan yang penuh resiko itu (risk society) maka dibutuhkan adanya masyarakat yang berdasarkan ilmu pengetahuan (knowledge-based society). Yaitu masyarakat yang setiap anggota di dalamnya dapat mengenal dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam memperbaiki taraf hidupnya. Karena demokrasi dan HAM menjadi prinsip kehidupan masa datang yang diperlukan dan dihormati maka masyarakat berbasis ilmu pengetahuan ini sekaligus merupakan masyarakat civil society, yang di dalam pembentukannya harus menghadapi tantangan domestic dan global. Di dalam ranah keindonesiaan yang plural ini maka kedua konsep masyarakat itu seharusnya juga sekaligus merupakan masyarakat multikultural (multicultural society).

Di dalam konteks masyarakat dewasa ini, pandangan untuk membangun kehidupan bersama secara multikultural agaknya terdesak oleh agenda individual, kelompok, klik, komunal, dan organisasional yang lebih dekat dengan orientasi keberhasilan hidup mereka yang hendak diraih. Situasi seperti itu memaksa mereka untuk bersikap pragmatis di hadapan aneka kemendesakan hidup. Pada titik ini, pada tingkat makro, bangunan reflexive modern society yang mengintregasikan diri dan masyarakat yang kian mejemuk dengan aneka kulturnya lantas menjadi kian jauh dari perwujudannya. Namun bila hal ini lebih banyak diabdikan pada kepentingan sempit maka anyaman kehidupan sosial yang bersifat multikultur tidak akan terbangun berdasarkan penghayatan nilai-nilai multikulturalisme karena proses refleksi yang mempertautkan pengalaman dan pandangan tidak pernah mengkristal.

Adapun level kebijakan pendidikan nasional pemerintah (atau Negara), multikulturalisme pun tidak menjadi titik fokus utama. Persoalan teknis, manajerial, anggaran/ financial, standarisasi kualitas kualitas capaian pendidikan, guru, kelembagaan, regulasi pendidikan lebih menjadi titik perhatian daripada persemaian nilai-nilai multikulturalisme. Oleh sebab itu, implementasi multikulturalisme sangat tergantung pada insan-insan pendidikan yang telah memahaminya dan secara sadar ingin menyampaikannya di dalam proses pendidikan multikultural baik secara formal maupun informal. Maka keberhasilan relatif dan gradual lalu menjadi acuan kita supaya kita tidak merasa frustasi dalam menggulirkan pendidikan multikultural ini. Pendidikan multikultural tetap dapat dilaksanakan meskipun hal itu masih jauh dari perwujudan masyarakat multikultural secara menyeluruh.

Kesimpulan

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut.

Pendidikan yang disemangati oleh multikulturalisme sangat penting bagi bangsa Indonesia karena apresiasi dan saling hormat-menghormati terhadap perbedaan harus dibentuk dari tingkat yang paling dini dalam kehidupan anak. Konsep kurikulum muatan lokal (mulok) sebenarnya adalah penerapan pendidikan multikulturalisme. Dengan kurikulum seperti itu akan berkembang apresiasi kreativitas kultural masyarakat lokal oleh anak-anak sekolah di daerah masisng-masing.

Pengetahuan (dan ilmu) menjadi instrument penting bagi masyarakat di dalam memetakan gejala dan persoalan, menganalisis, menentukan alternatif, dan mengambil keputusan sebagai respon terhadap perubahan cepat masyarakat yang terjadi. Jikalau salah satu yang mendasari karakter ilmu dan pengetahuan adalah relativitas didasarkan pada toleransi terhadap pihak lain karena segala sesuatunya tidak ada yang mutlak. Apabila hal yang sama berlaku pula pada pemahaman terhadap kultur lain maka perspektif multikultural menjadi penting keberadaannya. Untuk membentuk masyarakat seperti inilah maka pendidikan multikultural menempati posisi urgen dan signifikan.

Suparlan, Parsudi, (2002) Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikutural, Jurnal Antropogi Indonesia, tahun XXVI, No.69. Jakarta: Penerbit UI dan Yayasan Obor Indonesia.
Sutarno. (2008). Pendidikan Multikultural. Jakarta: Bahan Ajar Cetak DIKTI Departemen Pendidikan Masional
Tilaar, H.A.R. (2004). Multikulturisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo

[1] Suparlan, Parsudi, (2002) Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikutural, Jurnal Antropogi Indonesia, tahun XXVI.
[2] Suparlan, Parsudi, (2002) Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikutural, Jurnal Antropogi Indonesia, tahun XXVI,
[3] Sariban. M.Pd. Pendidikan Multikulturan Pembentuk Karakter Pendidikan, Jurnal dalam http://gurupintar.ut.ac.id
[4] Sutarno. Pendidikan Multikultural. Bahan Ajar Cetak DIKTI Departemen Pendidikan Masional

Kota Tegal Dalam Sejarah

Sejarah Kota Tegal: Perkembangan Tata Kota dan Keadaan Sosial Ekonomi Kota Tegal 1900-1950
`           Tegal merupakan kota yang terletak di pesisir utara pulau jawa. Wilayah Tegal merupakan lembah Gunung Slamet yang berbatasan dengan daerah Brebes dan Pemalang di sebelah barat dan timur, serta Banyumas di sebelah Selatan. Kota Tegal merupakan penjelmaan dari sebuah desa yang bernama “Tetegal”. Pada sekitar tahun 1530 daerah Tetegal diperkirakan telah mengalami banyak kemajuan dan telah menjadi bagian dari wilayah kadipaten Pemalang yang mengakui kekuasaan kerajaan Pajang.[1]
            Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi dari kota Tegal tidak lepas dari peran Ki Gede Sebayu. Bangsawan ini adalah saudara dari Raden Benowo yang pergi ke arah Barat dan sampai di tepian sungai Gung. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah ladang tersebut kemudian dinamakan Tegal. Ki Gede Sebayu kemudian diangkat menjadi Juru Demung Tegal pada 15 Sapar tahun Ehe 988 bertepatan dengan 12 April 1580.[2]
            Perkembangan Tegal memiliki keunikan tersendiri. Sebagai kota pelabuhan, Tegal memiliki kemajemukan penduduk yang beragam. Seperti halnya kota pelabuhan lain seperti semarang maupun surabaya, tegal juga memiliki banyak perkampungan nonpribumi. Tegal memiliki perkampungan etnis china dan arab yang cukup memiliki pengaruh pada perkembangan kota ini. Terutama dalam hal perekonomian dan persebaran agama islam.

          Kondisi ini membuat tegal menjadi daerah yang ramai dan cukup menarik minat banyak orang untuk melakukan hubungan dagang dengan daerah tegal. mulai dari cirebon dan semarang, hingga purwokerto. Letak tegal yang berada di tengah-tengah persis dari tiga kota tersebut membuat tegal semakin strategis. Pada akhir 1880an mulai dibangun stasiun tegal yang nantinya menghubungkan tiga kota yakni semarang cirebon dan purwokerto. Setelah pembangunan stasiun, selanjutnya adalah pembangunan penjara, pemukiman etnis eropa di sekitar stasiun, hingga gedung residen yang terletak di samping benteng Tegal.
            Pembangunan inilah yang membuat Tegal pada tahun 1900-1950 mengalami masa yang dinamis. Baik pada sektor ekonomi, pendidikan, politik, dan tata kota. Belum lagi efek dari kemerdekaan 1945 yang memberi warna tersendiri pada perkembangan Tegal, terutama dengan peristiwa tiga daerah yang terkenal sebagai revolusi sosial yang terjadi di Tegal.
  
A.    Keadaan sosial ekonomi di Tegal pada tahun 1900-1950
      Tegal tahun 1900 mengalami transformasi menjadi salah satu kota besar di pantai utara jawa. Terutama setelah dibangun jalan raya anyer-penarukan serta jalur kereta api yang menghubungakan surabaya dengan batavia/jakarta. Setelah pada tahun 1885 dibangun stasiun Tegal yang kemudian memicu pertumbuhan ekonomi. Perekonomian terutama berkembang pada sentra hasil produksi gula, hasil produksi teh, serta perdagangan tekstil.
      Masyarakat yang mendiami daerah Tegal diantaranya adalah masyarakat pribumi asli yang merupakan penduduk asli Tegal, ada etnis China yang kebanyakan tinggal di daerah pecinan yang terletak di jalan Yos Sudarso. Masyarakat etnis arab bermukim di daerah Pekauman yang terletak di sebelah barat Alun-alun Tegal. sedangan mayarakat Eropa tinggal di daerah Tegal timur di sebelah selatan stasiun Tegal. Sementara warga pribumi kebanyakan tinggal di luar daerah tersebut, seperti di pesisir pantai sebelah barat.
      Etnis china pada masa ini sudah mampu mendirikan sekolah sendiri. Yakni T.H.H.K. Sekolah T.H.H.K merupakan kepanjangan dari Tiong Hoa Hwee Kwan atau Rumah Perkumpulan Tionghoa, THHK adalah sebuah organisasi yang didirikan tanggal 17 Maret 1900 oleh beberapa tokoh keturunan Tionghoa di Batavia. Tujuan utama para pendirinya adalah untuk mendorong orang Tionghoa yang bermukim di Indonesia untuk mengenal identitasnya.Kegiatan utama THHK antara lain membangun dan membina sekolah berbahasa Mandarin. Yang paling terkenal adalah THHK Batavia (Bahoa) dan THHK Tegal (Zehoa). Pemerintah Soeharto pada tahun 1966-67.
      Sekolah T.H.H.K Tegal didirikan pada tanggal 20 Agustus tahun 1906 atas jasa Liem Kwat Hoey beserta rekan sejawatnya. Dari mulai berdirinya hingga 16 tahun kemudian sekolah ini dipimpin oleh sdr. Liem Siao Gie. Tahun 1915 sekolah dipindah dari jalan Benteng ke jalan Petjinan Selatan atau dulu disebut Blok 5.
      Tahun 1928 dilakukan penggabungan murid perempuan dan laki-laki. Tahun 1929 didirikan sekolah Chuchung. Tahun 1931 dicoba dibuka kelas Kao Chung, namun kemudian ditutup karena animo masyarakat kurang. Taman Kanak-Kanak didirikan tahun 1936. Sekolah miskin yang dulunya didirikan oleh Shiong Tih Hui oleh karena perkumpulan tersebut sudah mapan, maka tahun 1942 lalu diambil oper oleh T.H.H.K. Waktu itu T.H.H.K masih dalam lingkungan C.H.T.H
      Setelah kaum penjajah Jepang takluk maka minat sekolah anak muda sangat besar sehingga gedung lama terasa sempit. Atas kedermawanan Liem Goan Ho dengan usaha dagangnya “Liem Gran Kwie” ia memberikan tanah seluas 20.000 meter persegi yang letaknya di jalan Kalianjar pada tahun 1946. Pada tahun 1948 dibuka kelas Kaochung. Tanggal 5 Mei 1912 didirikan sekolah THHK di Banjaran. Hingga saat ini sisa-sisa bangunan dari sekolah ini dapat ditemui di daerah sekitar jalan Yos Sudarso.
      Sedangkan masyarakat etnis Arab lebih memusatkan pendidikan anak-anaknya di pesantren yang banyak tersebar di daerah Panggung. Panggung merupakan salah satu daerah yang memiliki penduduk keturunan etnis Arab pada masa itu. Selain Panggung, pesantran yang cukup dikenal di kalangan masyarakat etnis Arab adalah Ketitang di daerah Talang. Sekitar 5 kilometer dar pusat kota Tegal.
      Masyarakat Eropa membangun sendiri komplek sekolah yang terletak di daerah Tegal timur dekat dengan Stasiun Tegal. Selain menjadi kantor bagi pegawai stasiun dan pegawai maskapai SCS, kawasan ini juga dibangun sekolah khusu untuk masyarakat Belanda. Hingga saat ini, bangunan rumah dan sekolah masih bisa ditemui terutama di jalan Tentara Pelajar. Rumah yang dulunya merupakan bangunan Belanda beralih fungsi menjadi rumah dinas PT KAI.
B.    Kondisi Tata Kota Tegal awal 1900-1950
            Pada masa kolonial Tegal merupakan salah satu kota yang dijadikan Kantor bagi pemerintah Kolonial Belanda. Selain Loji dan kantor Residen, dibangun juga Benteng dan Pelabuhan serta Stasiun. Kantor pemerintah kolonial ini terutama mengawasi hasil pertanian tebu dan perkebunan teh yang merupakan salah satu komoditas utama Tegal. komoditas tebu berpusat di Pangkah di mana pabrik gula pangkah berada. Sedang perkebunan teh terletak di daerah Bojong dan Bumijawa yang terletak di dataran tinggi.
            Lokasi Tegal sangat strategis jika dilihat dari posisi Tegal yang terletak diantara jalur penghubung Cirebon – Semarang maupan Batavia – Surabaya. Tegal juga merupakan pintu masuk dari jalur pantai utara menuju daerah-daerah di selatan pulau Jawa seperti Purwokerto, Cilacap, maupun Kebumen. Hal inilah yang membuat pemerintah kolonial memperhatikan betul pembangunan infrastruktur di Tegal. pembangunan inilah yang kemudian memiicu perkembangan ekonomi dan sosial di daerah tegal.
            Sekitar tahun 1900-an pembangunan di Tegal mencapai puncaknya. Salah satu yang cukup mencolok adalah pembangnan kantor pusat SCS. Stasiun Tegal yang mulai dibangun pada tahun 1885 sebagai stasiun trem JSM (Java Spoorweg Maatschappij). Pada 1897 dibeli oleh maskapai perkeretaapian SCS (Semarang Cheribon Stoomtram-maatschappij) kemudian stasiun dilengkapi dengan atap besar berbahan kayu yang mampu mengatapi 3 sepur. Pada tahun 1918 bagian stasiun yang termasuk dalam rancangan tahun 1885 direnovasi berdasarkan karya arsitek Henricus Maclaine Pont.
            Perusahaan SCS merupakan perusahaan perkeretaapian yang memegang trayek jalur kereta api Cirebon Semarang Purwokerto. Tegal dipilih sebagai kantor pusat sebab Tegal terletak di tengah-tengah ketiga kota tersebut. Pemilihan tegal sebagai kantor pusat SCS membuat Tegal semakin ramai. Arus mobilisasi dari dan menuju Tegal kian mudah. Sebagai akibatnya, kriminalisasi juga semakin banyak. Dari hal ini pemerintah kolonial membangun sebuah penjara yang terletak di sebelah selatan kantor dan rumah Residen.
            Bangunan penjara ini berbentuk seperti sebuah Loji dengan dinding yang kuat dan tebal. Dengan penjagaan yang ketat oleh petugas jaga, serta sel-sel yang terbuat dari besi. Penjara ini sebagai tempat eksekusi maupun penahanan bagi mereka yang telah didakwa oleh pengadilan pemerintah kolonial. Sisa-sisa dari bangunan penjara ini sudah tidak ada, sebagai gantinya, diatasnya dibangun bangunan Belanda lainnya yang kemudian dijadikan gedung kantor pos pada masa orde baru.
            Pelabuhan Tegal terletak di sebelah utara kantor Residen Tegal. Meskipun bukan merupakan pelabuhan yang besar, namun pelabuhan Tegal cukup ramai. Tidak hanya disinggahi para nelayan, Pelabuhan ini juga digunakan sebagai transit bagi mereka yang sedang melakaukan perjalalan menuju semarang maupun Batavia. Hingga saat ini keadaan pelabuhan Tegal masih  relatif sama seperti pada masa pertama kali dibangun. Hanya saja, pelabuhan ini tidak lagi difungsikan untuk bersandar kapal-kapal besar. Pelabuhan ini hanya digunakan untuk bersandar kapal-kapal nelayan kecil pencari ikan.
          
Hubungan antaretnis di Tegal pada 1900-1950
            Hubungan antaretnis terutama etnis China dan Arab serta Jawa di Tegal relatif tidak terlalu banyak terjadi konflik. Masing-masing etnis relatif memiliki toleransi yang tinggi terhadap etnis yang lain. Terlebih tidak ada sentimen perkonomi seperti yang terjadi pada etnis China. Persaingan dagang antara etnis China dengan etnis Arab maupun Jawa tidak terjadi, sebab masing-masing memiliki spesialisasi dagang tersendiri.
            Bentuk kerukunan dan toleransi bisa dibuktikan lewat perayaan imlek di masyarakat etnis China. Tradisi yang telah diilakukan semenjak masa kolonial ini selalu mendapat sambutan meriah dari masyarakat tegal bahkan hingga saat ini. Hal yang sama berlaku saat perayaan pawai Maulud yang diadakan oleh etnis Arab dan Jawa. Saat digelarnya perayaan, maka etnis yang lain ikut membantu dan ikut mendukung kesuksesan acara.
            Hal ini bahkan bisa disaksikan hingga saat ini. Di mana perayaan-perayaan yang ada di Tegal selalu semarak tanpa memandang etnis mana yang mereka yang merayakan perayaan.

Sumber:
Suud, Prof. Dr. Abu. 2003. Semangat Orang-orang Tegal. Tegal: Pemkot dan Masscom Media. 
Soemarmo, BA. dkk. 1984. Tegal Sepanjang Sejarah. Tegal: Depdikbud Kabupaten Tegal.
Peraturan Daerah Tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988.

[1]Soemarmo, BA. dkk. 1984. Tegal Sepanjang Sejarah. Tegal: Depdikbud Kabupaten Tegal. hlm. 4
[2]Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 28 juli 1988.

Monumen Pancasila Sakti

Deskripsi Monumen Pancasila Sakti
Monumen Pancasila Sakti dibangun di atas lahan bekas peristiwa G30S-PKI, atas prakarsa Presiden ke-2 RI, Soeharto. Monumen ini dibangun untuk mengingat perjuangan para Pahlawan Revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Ideologi komunis terutama dibawah pengaruh Partai Komunis Indonesia yang pada era tahun 60-an memiliki kekuatan yang cukup besar karena memiliki pemilih yang banyak pada pemilu.
Monumen yang berada di area seluas 14,3 hektar ini diresmikan Presiden Soeharto pada Agustus 1973, bertepatan dengan peringhati Hari Kesaktian Pancasila. Tiga tahun kemudian, berdasar Surat Keputusan Menpangad No. KEP.977/9/1996 tanggak 17 September 1966, setiap tahun dimulai tradisi memperingati Hari Peringatan Kesaktian Pancasila. Dan akhirnya, pada 1980, Pusjarah TNI, atau dulu Pusjarah ABRI, mendapat mandat menjadi pengelola Monumen Pancasila Sakti berdasarkan Kepres No. 51/1980. 
Monumen ini terletak Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sebelah selatan tempat ini terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap, berbatasan di sebelah utara adalah Bandar Udara Halim Perdanakusuma, yang pada saat peristiwa G30S-PKI menjadi pusat kekuatan PKI, sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede, dan sebelah barat, Taman Mini Indonesia Indah.
Sebelum menjadi sebuah monumen dan museum, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Kemudian, tempat itu dijadikan sebagai tempat penyiksaan dan pembuangan mayat para korban Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Di kawasan kebun kosong itu terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S/PKI. Sumur tua itu berdiameter 75 cm.
1.     Monumen Pancasila Sakti
Monumen Pancasila Sakti berbentuk setengah lingkaran yang diatasnya berdiri 7 patung Jenderal pahlawan revolusi yang salah satu menunjuk ke arah sumur di depan monumen. Yang menjadi latar belakang adalah sebuah dinding besar, yang di sisi atasnya terdapat patung garuda pancasila. Terdapat pula relief yang menceritakan tentang peristiwa gerakan 30 september PKI.
Relief menceritakan mulai dari kekejaman PKI dalam menyiksa para Jenderal, lalu menimbun mayat ke dalam sumur. PKI juga digambarkan melakukan kekejaman kepada rakya Indonesia. Kemudian relief menceritakan bagaimana TNI menumpas gerakan PKI di bawah komando Pangkostrad Soeharto. PKI digambarkan telah kalah kepada pasukan TNI.
Terdapat Pesan dalam relief yang berbunyai, “Waspada …… dan mawas diri agar peristiwasematjam ini tidak terulang lagi.”[1] Pesan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat indonesia, agar di kemudian hari peristiwa pemberontakan PKI tidak terjadi lagi. Bersama pesan disematkan gambaran mengenai peristiwa penyiksaan Para Jenderal AD di Lubang Buaya.
Dan relief berakhir dengan menunjukkan sosok seorang Soeharto. Soeharto dalam relief, digambarkan sebagai sosok penyelamat yang menyelamatkan rakyat dari kebiadaban PKI. Di depan munumen terdapat semacam pelataran atau altar yang biasa digunakan pengunjung monumen untuk mengabadikan gambar di depan monumen.
2.     Sumur Lubang Buaya
Terletak persis di depan monumen adalah sumur lubang buaya. Sumur yang digunakan untuk membuang mayat para Jenderal. Sumur ini berdiameter 75 cm dan memiliki kedalaman sekitar 12 meter. Di kiri kanan sumur terdapat pagar yang membatasi pengunjung untuk menghindarkan pengunjung untuk membuang seseuatu ke dalam sumur. Di sebelah sumur juga terdapat semacam prasasti kecil yang menjelaskan tentang sumur maut ini.
Keberadaan sumur ini pada saat terjadi peristiwa 30 September sebenarnya sangat misterius. Sebab keberadaan sumur tidak diketahui karena PKI menghapus jejak dengan membuat puluhan sumur yang serupa. Sumur lubang buaya yang asli pada saat peristiwa 30 Semptember ditimbun dengan tanah dan sampah, kemudian di atasnya dijadikan jalan yang digunakan untuk lalu lalang kendaraan. Itulah yang membuat keberadaan sumur ini tidak diketahui.
Yang mengetahui letak sumur ini adalah seorang petugas kepolisian yang pada saat peristiwa 30 semtember sempat berkeliling di kompleks lubang buaya. Tanpa diketahui oleh pasukan PKI petugas kepolisian ini menyaksikan perbuatan kejam PKI ini. Benda-benda kepunyaan petugas kepolisian ini masih tersimpan di ruang paseban. Diantaranya sepeda yang digunakan untk berkeliling dan senjata api serta pentungan dari kayu.
3.     Rumah Tempat Penyiksaan
Persis di samping sumur lubang buaya terdapat rumah tempat penyiksaan para Jenderal. Rumah ini dulunya merupakan rumah salah satu simpatisan PKI. Jenderal-jenderal yang diculik oleh pasukan Cakrabirawa dan pasukan PKI ini ditawan di rumah tersebut. Kemudian diinterogasi perihal isu resolusi dewan Jenderal yang berencana untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Hingga akhirnya para Jenderal ini dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur yang digali tepat di samping rumah tersebut.
Rumah yang terdapat pada kompleks monumen pancasila saat ini merupakan rumah tiruan, rumah asli sudah hancur saat penyerbuan TNI ke lubang buaya. Dalam rumah terdapat diorama yang menggambarkan tentang penyiksaan yang terjadi pada malam 30 September 1965. Terdapat beberapa orang yang menginterogasi. Masing-masing jenderal ditutup matanya kemudian disiksa. Dalam diorama, para Jenderal dibawa hanaya mengenakan baju tidur biasa dan ada yg berkain sarung.
4.     Museum Pengkhianatan PKI
Musium ini terletak sekitar 300 meter dari lokasi sumur lubang buaya. Museum ini berbentuk menyerupai sebuah joglo besar. Museum Pengkhianatan PKI ini Berisi diorama-diorama yang menggambarkan tentang peristiwa G30S PKI. Mulai dari awal sampai akhir. Museum dengan 3 lantai ini merangkum semua gerak gerik PKI di berbagai tempat. Rangkuman sebagian besar menggunakan diorama, sebagian lagi menggunakan gaeri foto yang dipajang di ruangan terpisah.
Tapi terdapat sedikit kejanggalan dalam museum ini. PKI digambarkan dengan begitu buruk oleh museum. Pelabelan pengkhianat dicapkan kepada PKI secara menyeluruh, bahkan hingga sampai pada simpatisan-simpatisan di daerah. Museum ini melupakan beberapa jasa PKI yang tidak bisa dimunafikkan bahwa mereka juga ikut melawan kapitalisme yang oleh Soekarno dilawan dengan gigih demi mencapai perekonomian yang berdikari.
Selepas museum pengkhianatan PKI, terdapat salah satu ruang yakni ruang paseban. Ruang ini menyimpan benda-benda peninggalan Jenderal yang terbunuh pada malam 30 September. Diantara benda kebanyakan pakaian atau seragam yang dipakai pada waktu eksekusi. Banyak benda/pakaian yang dipamerkan masih memiliki noda darah. Untuk memberi tau bagi semua pengunjung bagaimana kondisi para perwira ABRI ini pada saat peristiwa G30S-PKI.
Benda-benda yang dipajang diantaranya baju seragam, senjata, peralatan memancing dan hobi dari perwira-perwira lainnya. Juga terdapat beberapa benda seperti sepeda yang digunakan oleh seorang polisi jaga yang pertama kali memergoki peristiwa G30S-PKI. Semua benda tersimpan rapi di dalam sebuah lemari kaca yang besar.
5.     Ruang Pamer Terbuka
Selain ruangan yang tertutup, Monumen Pncasila juga memiliki area pameran terbuka. Beberapa benda yang memiliki peranan dalam peristiwa G30SPKI dipajang di beberapa tempat di area di sekitar monumen. Salah satu yang dipamerkan misalnya kendaraan angkut yang digunakan untuk mengangkut pasukan yang memberantas pemberontakan PKI di Lubang Buaya. Juga Tank yang diletakkan di sisi jalan masuk menuju kompleks Monumen.
Beberapa benda yang dipajang merupakan benda benda yang berukuran besar yang sulit jika harus dimasukkan ke dalam arena Museum. Selain kemdaraan tempur dan tank, terdapat juga senjata berat seperti senjata artileri. Dari beberapa benda yang terpajang hampir semuanya sudah tidak berfungsi.
B.    Koleksi Museum dan Monumen Pancasila Sakti
Berikut beberapa contoh koleksi Monumen Pancasila Sakti dan Museum Pengkhianatan Komunis serta ruang pameran Paseban:
a.      Ruang Intro
Dalam ruang terdapat 3 mozaik foto yang masing-masing menggambarkan:
1. Kekejaman PKI terhadap bangsa sendiri dalam pemberontakan Madiun.
2. Penggalian jenazah korban keganasan PKI dalam Gerakan 30 September 1965
3. Pengadilan gembong-gembong G.30.S/PKI oleh Mahkamah Militer Luar Biasa.
b.     Diorama
·       Peristiwa Tiga Daerah (4 November 1945)
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kelompok komunis bawah tanah mulai memasuki organisasi massa dan pemuda seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan Angkatan Muda Repubilik Indonesia (AMRI). Dengan menggunakan organisasi massa, orang-orang komunis memimpin aksi penggantian pejabat pemerintah di tiga kabupaten Karesidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal dan Pemalang.
·       Pemberontakan PKI di Madiun ( 18 September 1948)
Pada saat Pemerintah dan Angkatan Perang memusatkan perhatian untuk menghadapi Belanda, PKI melakukan pengkhianatan yang didahului dengan kampanye menyerang politik pemerintah, aksi teror, mengadu domba kekuatan bersenjata dan sabotase di bidang ekonomi. Dini hari tanggal 18 September 1948 PKI mengadakan pemberontakan di Madiun. Sejumlah tokoh militer, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat dibunuh. Di gedung Karesidenan Madiun PKI mengumumkan bcrdirinya “Soviet Republik Indonesia” dan pembentukan Pemerintah Front Nasional.
·       Pembunuhan di Kawedanan Ngawen (Blora) (20 September 1948)
Pada tanggal 18 September 1948 Markas Kepolisian Distrik Ngawen (Blora) diserang oleh pasukan PKI. Dua puluh empat orang anggota polisi itu ditahan dan tujuh orang yang masih muda dipisahkan. Kemudian datang perintah dari Komandan Pasukan PKI Blora agar mereka dihukum mati.
·       Peristiwa Tanjung Morawa (16 Maret 1953)
Pada tahun 1953 Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan bekas perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa. Akan tetapi rencana itu ditentang oleh penggarap liar yang sudah menempati areal tersebut. Pada tanggal 16 Maret 1953 pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh sepasukan polisi. Ketika itulah massa tani yang didalangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) orma PKI, melakukan tindak brutal.
·       Kampanye Budaya PKI (25 Maret 1963)
Tidak hanya dibidang politik yang ingin dikuasai oleh PKI tetapi juga bidang Iain seperti sastra dan budaya. Salah satu usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) bersama semua lembaga yang ada di bawahnya adalah memasukan komunisme ke dalam seni dan sastra, mempolitikan budayawan dan mendiskreditkan lawan. Pada tanggal 22 sampai 25 Maret 1963 diselenggarakan Konferensi Nasional I Lembaga Sastra Indonesia di Medan.
·       Rongrongan PKI terhadap ABRI (1964 -1965)     .
Kampanye anti ABRI, khususnya TNI-AD berlatar belakang pada kecemburuan PKI karena ABRI berhasil membendung pengaruh PKI dikalangan rakyat. Berbagai macam cara kampanye anti ABRI telah dilakukan PKI seperti tuduhan, isyu, provokasi, fitnah politik, dan Iain-Iain. Sejak tahun 1964 PKI dengan “Ofensif Revolusionernya” secara gencar menyerang ABRI seperti tuntutan pembubaran aparat teritorial dan puncaknya isyu Dewan Jenderal 1965.
·       Peristiwa Kanigoro (13 januari 1965)
Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Kras, Kedtri, tanggal 13 Januari 1965, dimana para peserta Mental Training Pelajar Islam Indonesia Jawa Timur diserang oleh masssa Pemuda Rakyat (PR) dan Barisan Tani Indonesia (BTI).
·       Peristiwa Bandar Betsy (14 Mei 1965)
Untuk menggagalkan rencana pemerintah di bidang landreform, PKI dan organisasi massanya melancarkan aksi sepihak yakni menguasai secara tidak syah tanah negara di beberapa tempat. Salah satu di antaranya di Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Karet IX Bandar Betsi, Pematangan Siantar. Pada tanggal 14 Mei 1965, kurang lebih 200 anggota Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat (PR), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menanami secara liar tanah perkebunan karet terscbut.
·       Pawai Ofensif Revolusioner PKI di Jakarta (23 Mei 1965)
Setelah merasa dirinya kuat, PKI mulai melancarkan ofensif revolusioner yang bertujuan untuk menggalang dan mempengaruhi massa agar berpihak kepadanya. Bentuk unjuk kekuatan itu ialah aksi kekerasan. aksi terror tuntutan pembentukan Kabinet Nasakom dan Angkatan Kelima dan sebagainya. Salah satu unjuk kekuatan itu ialah penyelenggaraan rapat raksasa di Stadion Utama Senayan tanggal 23 Mei 1965 dalam rangka peringatan ulang tahun ke-45 PKI.
·       Penyerbuan Gubernuran .lawa Timur  (27 September 1965)
Salah satu usaha mendiskreditkan aparatur pemerintah telah dilakukan PKI terhadap Gubernur Jawa Timur. Dengan dalih akan menyampaikan resolusi tuntutan penurunan harga 9 bahan pokok..
c.      Koleksi Museum dan Monumen Pancasila Sakti
Didalam Museum Paseban Monumen Pancasila Sakti terdapat beberapa diorama sebagai berikut:
·       Rapat-Rapat Persiapan Pemberontakan
Pada bulan September 1965 ketua CC PKI D.N Aidit memerintahkan Syam Kamaruzaman Pimpinan Biro Khusus untuk menyusun suatu rencana pemberontakan. Syam mengadakan rapat sebanyak 16 kali dengan Pono dan Waluyo anggota Pimpinan Biro Khusus Pusat, Kepala Biro Khusus Daerah dan oknum-oknum ABRI yang sudah dibina PKI.
·       Latihan Sukarelawan di Lubang Buaya 5 Juli – 30 September
Untuk   persiapan   melancarkan   pemberontakan,   PKI   mengadakan   latihan kemiliteran bagi para anggotanya. Dalih yang dipakai ialah melatih para sukarelawan dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia. PKI menuntut agar pemerintah membentuk Angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan tani. Anggota-anggota yang dilatih berjumlah kurang lebih 3700 orang terdiri atas anggota-anggota Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan organisasi massa PKI lainya di Lubang Buaya.
·       Penculikan Men/Pangad Letjen TNI A. Yani (1 Oktober 1965)
Pukul 02.30 tanggal 1 Oktober 1965) pasukan penculik G.30.S/PKI sudah berkumpul di Lubang Buaya. Pasukan dengan nama Pasopati dipimpin Lettu Dul Arief. Pasukan penculikan Men/Pangad Letjen TNI A. Yani memakai seragarn Cakrabirawa tiba disasaran pukul 04.00 dan berhasil melucuti regu pengawal. Kemudian segera membawa ke kawasan Lubang Buaya
·       Penganiayaan di Lubang Buaya (1 Oktober 1965)
Dini hari tanggai 1 Oktober 1965 gerombolan G.30.S/PKI menculik 6 pejabat teras TNI AD dan seorang perwira pertama. Di Lubang Buaya tubuh mereka dirusak dengan benda-benda tumpul dan senjata tajam yan masih hidup disiksa satu demi satu kemudian kepalanya ditembak. Sesudah disiksa para korban dilemparkan kedalam sumur tua sempit. Penyiksaan dan pembunuhan itu dilakukan oleh anggota Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan ormas-ormas PKI lainnya.
·       Pengamanan Lanuma Halim Perdanakusuma (2 Oktober 1965)
Panglima Kostrad Mayjen TNI Seoharto rnengeluarkan perintah untuk segera mengamankan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma mengingat kekuatan G.30.S/PKI berpusat dipangkalan tersebut.Pasukan yang akan melaksanakan tugas pengamanan terdiri atas 1 Yon RPKAD, 1 Yon Para Kujang Siliwangi yang diperkuat 1 kompi panser. Pasukan bergerak pukul 03.00 tanggal 2 Oktober 1965 dari Markas Kostrad menuju Lapangan Udara Halim Perdanakusuma dari arah timur. Mereka tiba dilempat sasaran pukul 06.00 pagi tanggal 2 Oktober 1965. Lapangan Halim Perdanakusuma dijaga oleh Yon 454/Diponegoro yang diperalat G.30.S/PKI. Beberapa orang anggota RPKAD berhasil menyusup sampai ketempat parkir pesawat-pesawat terbang, sedang anggota lainya sudah berada didepan Yon 454. Dengan gerakan pendadakan, maka pasukan RPKAD dan Kujang berhasil melumpuhkan pasukan Yon 454. Pukul 06.10 Halim berhasil dikuasai oleh RPKAD dan Yon Para Kujang dan gerakan selanjutnya ialah menguasai Lubang Buaya.
·       Pengangkatan Jenazah (4 Oktober 1965)
Setelah menguasai Halim Perdanakusuma, pasukan RPKAD melanjutkan gerakan ke Lubang Buaya. Setelah daerah iu diamankan, mulai melakukan pencarian jenazah perwira-perwira TNI-AD yang diculik oleh gerombolan G.30.S/PKI. Sore hari tanggal 3 Oktober 1965 diperolah pentunjuk dari anggota POLRI yang pernah ditawan oleh gerombolan G.30.S/PKI. la memberitahu bahwa perwira-perwira tersebut jenazahnya dikubur di sekitar tempat pelatihan musuh.
·       Tindak Lanjut Pelarangan Partai Komunis Indonesia (26 Jnni 1982)
Pada tanggal 12 Maret 1966, Partai Komunis Indonesia berikut semua organisasinya yang seazaz/berlindung/bernaung dibawahnya, dibubarkan oleh Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/I966. Untuk mengantisipasi munculnya bahaya laten komunis, berdasarkan Intruksi Presiden No. 10 tahun 1982, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) berkerja sama dengan Lembaga Pertahanan Nasional mengadakan Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas). Sejak tanggal 19 September 1991 Tarpadnas diikuti oleh wakil-wakil pemuda dari 27 Provinsi dan berbagai organisasi massa pemuda.
·       Foto Para Pahlawan Revolusi
Tujuh foto pahlawan revolusi setengah badan dalam ukuran besar yaitu foto Letjen TNI Ahtnad Yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI M. T. Harjono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen D.I. Pandjaitan, Brigjen TNI Soetojo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Andries Tendean.
·       Ruang Relik
Ruang Relik berisi barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi terutama pakaian yang dikenakan pada saat beliau gugur, petikan visum dokter, peluru yang diketemukan dalam tubuhnya, tali pengikat dan lain-lain. Di ruangan ini disajikan pula Aqualung (alat bantu pernafasan) dan sebuah radio lapangan yang pernah digunakan Jenderal Soeharto pada waktu memimpin penumpasan G.30.S/PKI,
·       Ruang Teater
Di ruangan ini disajikan pertunjukan video cassette digital (VCD) yang berisi rekaman bersejarah sekitar pengangkatan jenazah Pahlawan Revolusi dari sumur tua Lubang Buaya, pemakaman ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Sidang Mahmillub serta pengangkatan Jenderal Soeharto menjadi pejabat Presiden RI pada tanggal 12 Maret 1967. Masa putar VCD ini kurang lebih 30 menit.
·       Ruang Pameran Foto
Ruang ini menyajikan foto-foto pengangkatan dan pemakaman jenazah Pahlawan Revolusi ke Taman Makam Pahlwan Kalibata Jakarta.
d.     Rumah-Rumah Bersejarah
·       Rumah Diorama Penyiksaan
Menggambarkan penyiksaan para korban yang masih dalam keadaan hidup. Mereka adalah Mayor Jenderal TNI S. Parman, Brigjen TNI Soetojo Siswomihardjo, dan Lettu Pierre Andries Tendean.
·       Rumah Pos Komando
Rumah ini milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya bernama Haji Sueb. Pada waktu meletusnya G.30.S/PKI tahun 1965, dipakai oleh pimpinan gerakan yaitu eks Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 perwira TNI-AD.
·       Dapur Umum
Rumah Dapur Umum merupakan salah satu rumah bersejarah yang ada di lokasi Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Rumah tersebut dilestarikan sebagai koleksi benda bersejarah karena merupakan bagian dari sarana yang dipakai oleh PKI untuk menunjang terlaksananya kegiatan penganiayaan dan pembunuhan terhadap 7 orang perwira TNI AD dalam peristiwa G.30.S/PKI. Rumah yang statusnya milik ibu Amroh itu dipakai oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G.30.S/PKI di Lubang Buaya.
·       Mobil Dinas Pangkostrad Mayor Jenderal TNI Soeharto
Dengan menggunakan Jeep Toyota Kanvas Nomor : 04-62957/44-01, Mayor Jenderal TNI Soeharto segera bertindak untuk menumpas G.30.S/PKI, yang didalangi oleh eks Letkol Untung dan tokoh PKI yang lain. Mayor Jenderal TNI Soeharto dari rumahnya di jalan Agus Salim menuju Markas Kostrad menggunakan kendaraan dinas Jeep Toyota Kanvas yang disetir oleh Pra Soewondo.
·       Truk Dodge
Mobil truk yang digunakan olehntak G.30.S/PKI untuk membawa jenazah Brigjen TNI D.I Pandjaitan, yang dipamerkan di lokasi Museum Pancasila Sakti (pameran taman), adalah mobil truk Dodge tahun 1961 buatan Amerika Serikat dengan nomor polisi B. 2982.L  merupakan replika kendaraan jemputan P. N. Arta Yasa, yang sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri. Kendaraan tersebut dirampas oleh pemberontak G.30.S/PKI disekitar jalan Iskandar Syah daerah Blok. M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
·       Panser Saraceen
Kendaraan yang dipakai untuk membawa jenazah adalah jenis panser. Panser dengan tipe PCMK -2 Saraceen adalah sebuah kendaraan lapis baja yang berasaI dari Negara Inggris. Kendaraan tersebut dipakai oleh Organik Batalyon Kaveleri 7 Kodam V/Jaya. Pada tahun 1976 dipindahkan ke Batalyon Kaveleri 3 Kodam VIII/Brawijaya dipakai untuk mendukung penugasan operasi militer di Timor Timur. Pada bulan Juli 1985 ditarik dari penugasan di Timor Timur untuk diabadikan di Monumen Pancasila Sakti.
 ********************************************************************

C.     Latar Belakang Dibangunnya Monumen dan Peristiwa G30S-PKI
Salah satu misteri terbesar bagi sejarah bangsa Indonesia adalah peristiwa G30S-PKI. G30S-PKI adalah sebutan bagi peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 bulan September tanggal 30 malam. Sebuah usaha kudeta yang gagal total dari kelompok kecil di PKI. Disebut kelompok kecil karena rencana kudeta ini hanya diketahui oleh sedikit simpatisan PKI. Para eksekutor dari rencana ini sendiri berasal dari simpatisan PKI yang berasal dari angkatan darat dan pasukan Cakrabirawa. Sedangkan petinggi PKI tidak bertindak langsung turun ke lapangan.
Fakta di atas dibuktikan oleh pengakuan-pengakuan pelaku dan pemimpin G30S-PKI seperti Letkol Untung, Letkol Syarief, Brigjen M.A Supardjo dll dalam mahmilub. Dalam persidangan mereka mengakui bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Beberapa perwira angkatan darat yang berpangkat Jenderal.[2] Peristiwa penculikan dan pembunuhan ini sendiri tidak bisa dijelaskan secara terperinci maksud tujuan dan latar belakangnya.
Dalam siaran radio pasca penculikan beberapa perwira senior berpangkat Jenderal, PKI mengumumkan bahwa tindakan yang diambil oleh pelaku G30S-PKI adalah untuk melindungi kepentingan revolusi bangsa dari kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. Dewan Jenderal disebutkan telah menyusun rencana untuk melakukan tidakan kontra-revolusi pada tanggal 5 oktober dengan mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Secara tersirat, PKI meninginkan pembentukan opini publik bahwa tindakan G30S-PKI adalah demi melindungi Banga Indonesia dari kudeta dewan Jenderal.[3]
PKI kemudian juga mengumumkan pembentukan Dewan Revolusioner yang bertugas untuk membersihkan benih-benih makar dalam ABRI sebagai pengaruh dari adanya Dewan Jenderal. Dewan revolusioner setia kepada Soekarno, demikian salah satu bunyi pengumuman dalam radio RRI. Dewan revolusioner menunjuk Letkol Untung sebagai pemimpin tertingginya. Semua petinggi militer harus tunduk pada dewan revolusi ini, karena dewan revolusi mengklaim bahwa tindakan mereka telah disetujui oleh Presiden Sokearno demi kepentingan Negara.
PKI juga menyebarkan perintah kepada simpatisan di daerah untuk ikut mendukung gerakan G30S-PKI dengan ikut menumpas adanya bibit-bibit pemberontakan yang akan dilakukan oleh dewan Jenderal. Beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta sempat mengalami peristiwa yang serupa dengan G30S-PKI. Begitu juga di Surakarta, namun hanya di Yogyakarta yang mengalami peristiwa pembunuhan perwira yang disangka bagian dari Dewan Jenderal.
Titik balik gerakan G30S-PKI adalah langkah balasan yang dilancarkan oleh Mayjen Soeharto selaku Jenderal Senior yang tidak termasuk dalam daftar penculikan. Soharto mengambil langkah awal dengan mengambil alih kekuasaan atas militer selaku jabatannya sebagai Pangkostrad. Dengan langkah awal ini Soeharto mulai melakukan upaya pembersihan PKI.
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyerang Radio RRI yang sebelumnya dikuasai oleh Dewan Revolusioner. Lewat pengumuman radio menyatakan bahwa gerakan Dewan Revolusioner adalah gerakan kudeta yang direncanakan akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno untuk kemudin membentuk negara Komunis di Indonesia. Soeharto menyatakan bahwa perwira-perwira yang diculik PKI telah dibunuh dengan keji.[4] Pernyataan Soeharto ini mulai membangkitkan kemarahan Rakyat.
Rakyat mulai bergerak memusuhi PKI, kabar penyiksaan dan pembunuhan di Lubang Buaya menjadi salah satu pemicu, selain propaganda yang juga dilakukan oleh Soeharto. Terlebih berita yang disampaikan diwarnai pula dengan penyerbuan ke kantor RRI dan menyiarkan siaran darurat yang beritanya berisi tentang kudeta yang dilakukan oleh Dewan Revolusi.
Soeharto mulai merencanakan serangan ke basisi kekuatan utama G30S-PKI yakni di daerah Halim dan Lubang Buaya. Dengan menggunakan kekuatan penuh Lubang Buaya akhirnya dapat dikuasai setelah sebelumnya Lanud Halim Perdanakusuma juga telah dikuasai. Sedangkan untuk di dalam kota, diadakan pengawalan yang melibatkan beberapa kendaraan lapis baja.
Soeharto akhirnya bisa menguasai keadaan setelah berhasil menumpas kekuatan PKI di dua basis pentingnya. Peristiwa yang terjadi dengan begitu cepat dan tertutup ini membuat tidak banyak orang yang mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Tidak adanya keseimbangan informasi membuat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang benar. Diantaranya adalah tidak adanya penjelasan tentang kebenaran isu Dewan Jenderal.
Hal tersebut membuat peristiwa G30S-PKI menjadi peristiwa yang misterius. Barang-barang bukti serta kesaksian tidak dibuka kepada publik, sehingga publik hanya menerima apa-apa yang dikatakan oleh Mayjen Soeharto selaku Pangkostrad yang bertugas mengambil alih komando jika tidak ada lagi Jenderal yang memimpin. Para pelaku gerakan ini juga diadili secara tertutup di Mahmilub.
Langkah inilah yang kelak di kemudian hari akan membawa Soeharto kepada kekuasaan sebagai presiden. Soeharto telah mendapat kepercayaan dari masyarakat karena telah dianggap berhasil dalam meredam peristiwa G30S-PKI. Soeharto secara halus sebenarnya telah melakukan kudtea kepada Presiden Soekarno dengan tidak mematuhi perintahnya. Dengan pembangkangan ini serta lebih memilih untuk melaksanakan inisiatifnya sendiri.[5]
Peristiwa G30S-PKI lebih jauh lagi, telah mampu mengantarkan Soeharto menjadi Presiden. Pada masa kepemimpinannya, lokasi lubang buaya menjadi tempat yang begitu sakral. Lubang buaya dianggap sebagai tempat permulaan bagi jalan mulus Soeharto sebagai Presiden. Maka tak heran lokasi ini begitu diperhatikan sampai sampai Soeharto mendirikan sebuah monumen di lokasi ini. Tidak hanya monumen, museum dan beberapa ruang pameran juga dibangun disini dengan tujuan agar masyarakat Indonesia akan selalu mengingat peristiwa G30S-PKI.
Beberapa pendapat mewarnai kontroversi mengenai Monumen Pancasila Sakti. Beberapa berpendapat bahwa Monumen ini hanyalah propaganda Soeharto untuk melegitimasi kekuasaannya karena dulu pernah sangat berjasa bagi negara. Selain itu, penimpaan kesalahan pada PKI juga menuai beberapa pertanyaan dari banyak pihak. Ada anggapan bahwa peristiwa G30S-PKI hanyalah gerakan kup oleh tentara junior angkatan darat kepada para seniornya.[6]
Pada masa pemerintahan Soeharto, monumen ini digunakan untuk menarik sumpah setia kepada pancasila para menteri-menteri kabinetnya. Tiap tahun juga selalu diperingati hari kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Pada masa orde baru, hari kesaktian pancasila merupakan salah satu hari yang sakaral dimana pada hari itu semua instansi pemerintah wajib melakkan upacara bendera.
D.    Arti Penting Monumen Pancasila Bagi Masyarakat Indonesia.                
Sebagai monumen, Monumen Pancasila Sakti memiliki fungsi untuk mengenang kejadian yang menjadi latar belakang pembangunannya. Dalam hal ini Monumem Pacasila Sakti dibangun untuk mengenang jasa pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S-PKI. Selain untuk mengenal pahlawan secara personil, Monumen ini juga menjadi pengingat atas jasa ABRI yang telah menumpas gerakan PKI dan jasa Soeharto.
Monumen Pancasila Sakti juga memiliki manfaat sebagai pengiingat untuk lebih waspada. Terutama kewaspadaan terhadap gerakan PKI. Pada salah satu relief tertulis pesan kewaspadaan akan bahaya laten komunis di Indonesia. Dalam relief disebutkan, jika PKI hadir kembali di Indonesia maka kekacauan dan kekejaman pasti akan terjadi. Karena itulah pemerintah orde baru begitu menjaga agar PKI tidak hadir lagi di Indonesia.
Monumen Pancasila Sakti juga bisa dijadikan referensi sejarah. Banyak benda benda bersejarah yang ada di sini. Terutama benda-benda dari peristiwa G30S-PKI. Monumen ini sendiri bisa membantu dalam visualisasi kejadian pada peristiwa G30S-PKI karena dalam monumen setting tempat diseseuaikan dengan keadaan aslinya. Salah satunya bangunan rumah dan sumur lubang buaya yang keadaannya masih sama dengan yang ada di tanggal 30 September 1965.
Selain itu, Monumen Pancasila juga menjadi alternatif tempat rekreasi bagi warga ibukota khususnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Suasana tempat yang asri, masih rimbun dengan banyak pepohonan membuat tempat ini enak dikunjungi untuk sekedar melepas penat dari suasana di kota yang pengap suasana yang tenang juga bisa menyegarkan pikiran. Juga bisa menjadi tempat liburan bagi seluruh keluarga yang terjangkau, baik untuk masalah waktu maupun masalah biaya.

[1] John Roosa. Dalil Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. hlm. 10
[2] John Roosa. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Hlm. 40
[3] Id. hlm. 55
[4] Nugroho Notosusanto. Tragedi Nasional percobaan Kup G30S-PKI di Indonesia. hlm 57
[5] Eros Djarot. Siapa Sebenarnya Soeharto: Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G30S-PKI, hlm. 42
[6] John Roosa. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Hlm. 102

Sejarah Pendidikan

A.        Pengertian Sejarah Pendidikan
Sejarah pendidikan merupakan sejarah yang mengkaji pendidikan yang meliputi sistem pendidikan, persekolahan atau gagasan-gagasan masyarakat tentang pendidikan, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu,adalam wujud historiografinya, sejarah pendidikan sulit dibedakan dengan sejarah intelektual jika yang dikaji mengenai gagasan pendidikan.
Di negara-negara Eropa dan Amerika perhatian kepada sejarah pendidikan mulai ada sejak abad ke-19 dan digunakan untuk bermacam-macam tujuan, terutama untuk membangkitkan kesadaran bangsa dan kesatuan kebudayaan, pengembangan profesi guru-guru, atau untuk kebanggaan terhadap lembaga-lembaga dan tipe-tipe pendidikan tertentu. Pendidikan juga dimaksudkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan industri di negara-negara maju tersebut.
Substansi dan tekanan dalam sejarah pendidikan bermacam-macam tergantung kepada maksud dan kajian, mulai tradisi pemikiran dan para pemikir besar dalam pendidikan, tradisi nasional, sistem pendidikan beserta komponen- komponennya, sampai kepada pendidikan dalam hubungannya dengan sejumlah elemen problematis dalam perubahan sosial atau kestabilan, termasuk keagamaan, ilmu pengetahuan (sains), ekonomi, dan gerakan-gerakan sosial.
Esensi dari pendidikan itu sendiri sebenarnya ialah pengalihan (transmisi) kebudayaan (ilmu pengetahuan), teknologi, ide-ide dan nilai-nilai spiritual (serta estetika) dari generasi tua kepada generasi muda dalam setiap masyarakat atau bangsa. Oleh sebab itu, sejarah pendidikan mempunyai sejarah yang sama tuanya dengan masyarakat pelakunya sendiri, sejak dari pendidikan informal dalam keluarga batih, sampai dengan pendidikan formal dan non formal dalam masyarakat agraris maupun industri. [1]
B.        Ruang Lingkup Sejarah Pendidikan di Indonesia
            Ruang lingkup sejarah pendidikan terutama mengenai lahirnya pendidikan di Indonesia. Ragam dan jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, serta institusi pendidikan yang ada di Indonesia pada setiap periode. Juga sedikit akan dibahas mengenai hubungan antara pendidikan dengan kehidupan suatu masyarakat.
            Pendidikan lahir bersamaan dengan adanya kehidupan manusia di dunia ini. Pendidikan bisa diartikan secara sederhana sebagai proses membimbing orang tua kepada anaknya, yang kemudian berkembang menjadi proses membimbing orang yang memiliki ilmu kepada yang tidak memiliki ilmu.[2] Lama kelamaan proses pendidikan membutuhkan wadah yang mampu mengakomodasi proses bimbingan atau transfer ilmu ini. Kemudian mulailah lahir pendidikan dalam lingkup yang luas.
            Pendidikan memiliki ragam dan jenis yang berbeda. Baik dalam hal sistem yang dianut, tujuan pendidikan sampai tata cara pendidikan. Pada masa hindu budha misalnya, pendidikan mengalami keberagaman. Terdapat pendidikan agama, yang diselenggarakan oleh biksu-biksu ataupun pendeta di kuil maupun wihara. Terdapat pula pendidikan yang diselenggarakan oleh kerajaan untuk mencari pegawai kerajaan abdi istana atau prajurit.
            Sedang perkembangan pendidikan di Indonesia akan dibatasi dimulai pada masa hindu budha, di mana pendidikan agama sangat ditekankan. Hingga masa reformasi saat ini, di mana keterbukaan sangat ditekankan. Sedangkan di luar periode masa hindu budha hingga era reformasi belum bisa dibahas secara akurat karena ketiadaan sumber yang lengkap.
            Yang paling pokok adalah pembahasan mengenai pendidikan di Indonesai setelah Indonesia merdeka. Pendidikan pada pasca kemerdekaan merupakan salah satu moment dalam pendidikan Indonesia yang sangat penting. Pada masa inilah cikal bakal pendidikan Indonesai dipertegas setelah sebelmunya pada masa pergerakan Indoseia sudah memiliki berbagai sekolah walaupun masih berbau barat ataupun feodal. Pasca kemerdekaan, Indonesai berjuang untuk mencari rancangan pendidikan yang paling pas bagi keadaan Indonesia yang baru merdeka.
C.        Perkembangan Pendidikan di Indonesia
            Perkembangan pendidikan di Indonesia melalui beberapa tahap yang cukup panjang. Mulai dari munculnya pendidikan hingga perkembangan terakhir pendidikan masa kini. Berikut perkembangan-perkembangan pendidikan dari masa ke masa.

1.     Pendidikan Masa Hindu-Budha
Pada abad-abad terakhir menjelang jatuhnya kerajaan Hindu di Indonesia, sistem pendidikan tidak lagi dijalankan oleh para ulama guru kepada siswa dalam jumlah terbatas dalam padepokan. Kepada mereka diajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat umum dan religius. Dengan demikian dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dipegang oleh kaum ulama atau brahamana. Namun demikian pendidikan dan pengjaaran tidak dilaksanakan secara formal, sehingga tiap siswa dimungkinkan untuk berpindah dari guru yang satu ke guru yang lain dalam meningkatkan atau memperdalam pengetahuannya.
Para bangsawan, ksatria serta pejabat kerajaan lainnya biasa mengirimkan putera/puterinya kepada ulama/guru untuk dididik atau ulama/guru diminta datang ke istana untuk mengajar putera/puteri mereka.[3] Pendidikan yang diutamakan adalah pendidikan keagamaan, pemerintahan, strategi perang serta ilmu kekebalan dan kemahiran menunggang kuda dan memainkan senjata tajam.

2.     Pendidikan Masa Kerajaan-Kerajaan Islam
Sistem pendidikan dan pengajaran pada masa tersebut berpola pada pendidikan Langgar, Pesantren dan Madrasah. Masing masing sistem memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun masih memiliki akar yang sama yakni materi agama namun cara penyampaiannya memiliki perbedaan.
a.     Sistem pendidikan Langgar
Langgar merupakan tempat peribadatan yang terdapat di setiap desa di Indonesia yang dikelola oleh seorang petgas yang disebut Amil, Modin, atau Lebai. Pelajaran yang diberikan dimulai dari mempelajari abjad huruf Arab samapi mebaca Al Qur’an. Pelajaran diberikan secara indivual, meskipun beberapa murid tersebut sama-sama bersila menghadap Sang Guru. Pelajaran diberikan antara 1 samapi 2 jam sehari pada pagi atau petang hari. Uang sekolah tidak dipungut, tetapi hanya tergantung pada  kerelaan orang tua mereka masing-masing yang diserahkan berupa uang atau barang,bahkan bagi mereka yang tidak mampu/miskin tidak perlu membayar. Hubungan antara murid dengan guru pada umumnya berlangsung terus, walaupun mereka telah meninggalkan langgar tersebut.
b.     Sistem pendidikan Pesantren
Setelah mendapat pelajaran elementer keagamaan di Langgar-langgar, perjalanan dilanjutkan sebagai murid/santri pada pondok. Pelajaran dilakukan secara individual dalam bilik-bilik  yang terpisah dengan pengawasan guru-guru mereka. Sebagai pelajaran utama adalah tentang dogma keagamaan (usuluddin) yaitu dasar kepercayaan dan keyakinan Islam, kemudian Fiqi, yaitu kewajiban yang harus dilakukan bagi pemeluk agama Islam yaitu meliputi Syahadat, Sholat, Zakat, Berpuasa dan Pergi Haji.[4]
c.      Sistem Pendidikan Madrasah
Kalau diluar Langgar dan Pesantren hanya diajarkan masalah-masalah keagamaan, maka di Madrasah telah mulai ditambahkan pelajaran tentang ilmu-ilmu keduniawian seperti astronomi (ilmu perbintangan) dan ilmu obat-obatan. Tingkat pendidikan madrasah adalah setingkat dengan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas yang dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Hubungan antara guru dengan murid bersifat kekal, sedangkan sistem imbalan antara prestasi dengsan imbalannya adalah bersifat manasuka serta disesuaikan dengan kemampuan orang tua murid masing-masing.[5]
Sistem pendidikan madrasah lebih modern dibanding sitem pendidikan islam yang lain. Karena ilmu yang diajarkan tidak hanya melulu ilmu agama tapi juga ilmu keduniaan. Misalnya ilmu dagang juga mulai diajarkan di madrasah, meskipun porsinya tidak sebnyak ilmu agama. Sistem madrasah hingga kini masih banyak digunakan. Nahkan negara sudah memasukkan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan yang diselenggarakan negara melalui Depertemen Agama.

3.     Pengaruh Orang-Orang Portugis
Kedatangan orang-orang Portugis apda awal abad ke-16 di Indonesia Bagian Timur diikuti olah para missionaris Roma Katholik. Akibatnya penduduk di setiap daerah atau pulau yang didatanginya dijadikannya pemeluk agama Roma Katholik, selanjutnya diberikanya pendidikan berdasar kebijakan dan agama tersebut.
Pendidikan yang diusung Prtugis ini lebih bersifat kepada penyebaran agama katolik. Banyak misionaris yang dibawa oleh kapal dagang portugis dengan misi menyebarkan agama nasrani ke Indonesia. Misionaris ini selain menyebarkan agama nasrani juga sedikit banyak memberikan pendidikan mengenai kesehatan dan keilmuan.
Kemajuan pendidikan di daerah Maluku kurang berarti, karena selain kurang baiknya hubungan orang-orang Portugis dengan Sultan Ternate, mereka lebih mementingkan perdagangan rempah-rempah yang kemudian harus beraing dengan orang-orang Spanyol dan Inggris. Akhirnya kedatangan Belanda dengan agama Kristennya daoat menghalau Portugis sampai Timor Timur, kemudian mengambil alih segala harta sbenda termasuk milik gereja Katholik beserta lembaga pendidikannya, walalupun sebagian penduduk masih juga ada yang setia kepada agama Katholik hingga sekarang.[6]
4.     Masa Penjajahan Belanda dan Jepang
        Zaman VOC  
Kebijakan pendidikan VOC adalah melanjutkan kebijakan yang dimulai oleh orang-orang portugis, tetapi terutama berdasarkan agama kristen protestan. Meski pada abad 17 dan 18 di eropa pengaruh gereja sangat dominan terhadap pendidikan tetapi di Indonesia justru voc yang lebih memegang peranan. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada masa voc ini pendidikan yang diadakan amatlah bermotif komersial semata.
Berbeda dengan Maluku dan ntt, dipulau besar lain seperti jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi voc tidak langsung mengadakan kontak dengan rakyat tetapi mereka mengadakan kontak melalui raja atau sultan penguasa daerah kecuali daerah pantai/pelabuhan. Dengan demikian diwilayah tersebut tidak terdapat sistem pendidikan voc kecuali didaerah pelabuhan. Pada 1617 didirikan sekolah pertama di Batavia yang bersifat pendidikan dasar yang bertujuan memberikan pendidikan budi pekerti serta bercorak agama.
        Zaman pemerintahan Hindia Belanda
Setelah voc mengalami kemunduran, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah hindia belanda. Pada masa ini pula telah terjadi perubahan pandangan tentang prinsip pendidikan baik di eropa maupun di hindia belanda sendiri. Akibat perbedaan prinsip pendidikan inilah akhirnya mulai muncul sikap dan sifat ketergantungan menjadi pencari kerja dan bukan sebagai pencipta lapangan kerja. Pendidikan digunakan untuk mencari tenaga administrasi yang nantinya akan dipekerjakan di instansi pemerintah hindia Belanda.
Kesempatan mendapatkan pendidikan lebih diutamakan kepada anak-anak bangswan bumi putera serta tokoh terkemuka serta pegawai colonial yang diharapkan nantinya akan menjadi kader pemimpin yang berjiwa kebarat-baratan tentu juga akan terpisah dari masyarakatnya sendiri. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan bahwa tujuan pendidikan pada masa hindia belanda adalah membentuk kelas elite pada masa sebelum tahun 1900 dan menyiapkan tenaga kerja terdidik sebagai buruh kasar/ rendahan setelah tahun 1900.
        Zaman pendudukan Jepang
Pasca keluarnya pemerintah hindia belanda dari Indonesia, kekuatan fasisme jepang masuk dan berkuasa di Indonesia. Akibatnya berbagai kebijakan baru pun dikeluarkan oleh pemerintah jepang termasuk kebijakan menganai pendidikan. Secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan pendidikan pada masa jepang adalah menyediakan tenaga kerja Cuma-Cuma yang disebut romusha dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan demi keuntungan pihak jepang.karena itulah para pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran dan indoktrinasi ketat.
Pada masa ini terjadi banyak perubahan dalam system persekolahan karena telah dihapuskannya system penggolongan baik menurut bangsa maupun status sosial. Secara umum system persekolahan pada masa jepang dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Jenjang sekolah dasar menggunakan istilah sekolah rakyat atau kokumin gakko. Terbuka bagi semua golongan dan lama pendidikan 6 tahun
b. Jenjang sekolah diatasnya yaitu sekolah lanjutan pertama disebut shoto chu gakko. Lama pendidikan 3 tahun
c. Jenjang sekolah diatas sekolah lanjutan pertama ialah
o   Sekolah menengah tinggi atau koto chu gakko
o   Sekolah teknik menengah atau kogyo sommon gakko
o   Sekolah pelayaran tinggi
d. Hampir semua perguruan tinggi ditutup kecuali sekolah tinggi kedokteran atau ika dai gakko di Jakarta, sekolah teknik tinggi atau kogyo dai gakko di bandung, sekolah tinggi pangrehpraja atau kenkoko gakuin di Jakarta dan sekolah tinggi kedokteran hewan di bogor.
e. Khusus tentang pendidikan guru terdapat 3 jenis sekolah yakni
o   Sekolah guru 2 tahun sesudah sr yang disebut shoto sihan gakko
o   Sekolah guru 4 tahun sesudah sr disebut guto sihan gakko
o   Sekolah guru 6 tahun sesudah sr disebut koto sihan gakko.
•           Zaman kemerdekaan Indonesia
            Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pasal yang menjadi dasar bagi pendidikan di Indonesia. Yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang langkah nyatanya dengan menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Instruksi Menteri Pengajaran Republik Indonesia tanggal 29 September 1945 dicantumkan bahwa pendidikan harus didasarkan atas asas Kebangsaan Indonesia dalam arti luas.[7]
            Pemerintah mulai membangun berbagai sekolah dari berbagai tingkatan. Mulai dari tingkat dasar dan menengah hingga perguruan tinggi. Beberapa sekolah Belanda yang masih berdiri banyak yang diambil alih dan dinasionalisasikan. Contohnya adalah ITB yang dulunya merupakan Stovia. Pemerintah juga membangun perguruan tinggi di Jogjakarta. UGM adalah Universitas Negeri pertama yang dibangun oleh pemerintah setelah era kemerdekaan.
            Selain perguruan tinggi pemerintah juga menyelenggarakan sekolah pendidikan guru. Sekolah ini khusus untuk mencetak guru-guru yang unggul. Dengan adanya SPG ini maka permasalahan minimnya jumlah guru bisa teratasi dengan baik.
            Kemerdekaan juga memiliki arti merdeka dalam hal memperoleh pendidikan. Tidak ada lagi diskriminasi mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh bersekolah. Setiap sekolah boleh dimasuki siapapun asal memenuhi syarat.
            Jenjang pendidikan kemudian dibakukan. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi. Selain itu terdapat pula sekolah menengah kejuruan dengan spesialisasi tertentu. Misalkan speseialisasi dalam bidang mesin, akuntansi, pertanian, kesenian dan masih banyak contoh lain.
            Selain dibangunnya sekolah sekolah, pemerintah juga menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu diantaranya adalah mencanangkan program bebas buta huruf di daerah-daerah terpencil. Dengan pemberantasan buta huruf, diharapkan masyarakat bisa lebih baik kehidupannya
            Selain itu masih banyak lagi program seperti GNOTA, gerakan nasional orang tua asuh untuk menanggulangi permasalahan banyaknya angka putus sekolah karena kekurangan biaya. Dengan adanya orang tua asuh, diharapkan angka putus sekolah bisa dikurangi dengan baik. Pada masa orde baru, pendidikan dijadikan saluran dalam memberikan doktrin kepada generasi penerus. Diantaranya adalah dengan adanya penataran p4 yang merupakan agenda politik dari orde baru.


[1] http://id.shvoong.com/humanities/history/2249937-jenis-jenis-sejarah/. Diakses pada tanggal 25 Februari 2012 pukul 20:23 WIB
[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Nasional. Hlm. 2
[3] Ary H. Gunawan. 1986. “Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia”. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 4
[4] Ary H. Gunawan. 1986. “Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia”. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 6.
[5] Ary H. Gunawan. 1986. “Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia”. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 7
[6] Ibid hlm 8
[7] Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional hlm 80

Sejarah Militer

Seperti yang telah dijabarkan bahwa Sejarah militer adalah dokumentasi, secara tertulis maupun tidak, akan kejadian-kejadian dalam sejarah manusia yang masuk dalam kategori konflik. Dari perang antar dua suku, perang antar angkatan bersenjata, sampai perang dunia yang memengaruhi hidup sebagian besar manusia.[1] Sejarah militer sendiri identik dengan sejarah perang, sebab perang-perang yang terjadi selama ini menjadi objek utama yang didokumentasikan dalam sejarah militer. Sedangkan perang dapat didefinisikan sebagai aksi fisik atau non fisik yang dalam arti sempit merupakan konflik menggunakan senjata antara dua kelompok atau lebih, yang memiliki tujuan yaitu untuk menguasai tempat yang diperebutkan.[2]
Secara konvensional Militer dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi keamanan yang berada di bawah pemerintahan yang memiliki fungsi bertugas sebagai anggota atau lembaga keamanan dan pertahanan sebuah negara dari serangan perang, menegakkan kedaulatan negara dan sejenisnya.
Militer ini secara organisasional memiliki karakter yang amat kaku dengan pemegang pucuk pimpinan komanadan atau panglima sebagai pemegang otoritas dan tanggung jawab tertinggi. karakter yang demikian kaku ini terkait erat dengan fungsi lembaga militer itu sendiri, yakni sebagai alat untuk memenangkan peperangan bersenjata di mana dibutuhkan perintah dan kewenangan sentral dan efektif untuk menggerakkan seluruh kesatuan tempur yang berbeda-beda kearah satu tujuan.[3]
Dilihat dari konteks negara modern, secara fungsional istilah militer menunjuk pada suatu lembaga pemaksa yang termanajemen secara sah yang berada di bawah pengendalian negara. Sehingga militer adalah bagian dari aparatur negara atau birokrasi dan berada di bawah kndali pemerintaha negara yang bersangkutan dalam menjalankan segala aktivitanya.
Jika dilihat dari konteks negara-negara barat yang menganut supermasi sipil, militer adalah merupakan lembaga negara yang berada di bawah pengendalian politisi sipil yang memegang kendali pemerintahan. Samuel P. Huntington berpandangan yaitu military mind, yaitu sebuah ideology yang berisi pengakuan terhadap supermasi sipil; yang menyebutkan tak ada kemuliaan yang lebih tinggi selain kepatuhan kepada para negarawan sipil yang memegang kendali pemerintahan.
Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Kedudukan militer dan sistem politik dapat dikatakan tidaklah sama dengan konsep military mind, yang salah satunya sangat dipengaruhi aspek historis yang menyangkut peranan yang dimainkan oleh militer proses kelahiran negara-negara tersebut. Seperti contoh militer Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia  (TNI) sejak jaman kelahirannya tak dapat dikatakan sebagai pihak yang mengakui keberadaan supermasi sipil, bahkan pemerintah sipil  yang tengah berkuasa.
Salah satu penyebabnya adalah proses kelahirannya dimana mereka tidaklah dilahirkan oleh kekuatan-kekuatan politik sipil  misalnya partai politik atau pemerintah yang saat itu berkuasa. mereka dilahirkan secara langsung dari sebuah revolusi dan dipelihara oleh masyarakat tempat mereka berada. Dengan demikian mereka berfikir berada pada posisi yang sejajar atau bahkan dalam konteks kesetiaan pada negara mereka menduduki posisi yang lebih tinggi  daripada para politisi sipil. Selain itu sebagai sebuah lembaga dalam negara mereka juga cenderung bersifat otonom dari segala campur tangan maupun pengendalian sipil ataupun pemerintahan sipil yang berkuasa.[4]
Persoalan militer tidak hanya terletak pada militerisasi masyarakat politik dan negara, melainkan juga pada militerisme dalam masyarakat sipil. Pertama terletak pada ranah kelembagaan, dan yang kedua tertanam pada ranah budaya politik masyarakat sipil.
A.    Ruang Lingkup Sejarah Militer
Ruang lingkup sejarah militer di Indonesia bisa dibagi dalam beberapa periode. Termasuk juga pada periode kerajaan-kerajaan di nusantara, serta pada masa kolonialisme dan masa revolusi. Semua periode tersebut nantinya yang akan menjadi cikal bakal lahirnya militer modern di Indonesia. Militer Indonesia tidak terbentuk begitu saja tapi melalui tahap panjang yang melalui berbagi peristiwa-peristiwa penting.
Mencakup pula unsur unsur pembentuk militer. Militer di Indonesia terbebtuk dari gabungan berbagai milisi, laskar bahkan rakyat biasa. Milisi milisi bekas didikan jepang misalnya memiliki andil yang besar dalam sejarah militer Indonesia. Begitu pula laskar-laskar rakyat baik dari elemen rakyat biasa hingga dari elemen agama seperti santri dan kiyai, serta dari elemen rakyat biasa dan priyayi. Kesemuanya mempunyai peran yang sama-sama penting.
Transisi dari milisi dan laskar yang melebur menjadi satu kesatuan militer juga memerlukan bahasan tersendiri. Hal ini disebabkan sejarah militer di Indonesia yang proses terbentuknya melalui berbagai tahapan dan melalui serangkaian peristiwa. Baik peristiwa perang, gencatan senjata, perpindahan kekuasaan bahkan hingga intrik politik.
Secara sederhana ruang lingkup sejarah militer bisa dibagi dalam 3 tahap.
1.     Tahap Rekonstruksi
Yakni tahap pembangunan kembali kekuatan militer yang sebelumnya saling menyebar untuk dihimpun dalam satu kesatuan. Proses rekonstruksi bertujuan untuk menyatukan perjuangan militer yang sebelumnya terpecah pecah menjadi satu. Contoh yang paling sederhana dari proses rekonstruksi militer di Indonesia adalah pada masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini, kekuatan kekuatan militer yang terpisah-pisah mencoba untuk bersatu dalam kesatuan besar. Beberapa laskar rakyat maupun laskar santri mulai bergabung dengan pejuang-pejuang yang ada di kota-kota. Berjuang dalam merebut kemerdekaan.
  
2.     Tahap Transisi
Yakni tahap peralihan dari kekuatan militer yang sudah bersatu padu namun belum memiliki pengikat yang kuat. Meskipun masing masing milisi atau laskar sudah berstu namun belum bisa tercipta suatu ikatan yang kuat. Maka pada masa ini dibentuklah TKR yang bertujuan untuk mempersatkan kekuatan militer Indonesia dalam satu kesatuan yang padu. TKR sendiri terdiri dari berbagai eleman. Entah itu mantan prajurit PETA, HEIHO, KNIL, maupun dari laskar rakyat, pelajar maupun laskar santri. Proses transisi berlangsung lama, karena memerlukan kondisi yang pas untuk bisa menyatukan semua eleman dalam satu kesatuan. Pada masa agresi militer belanda, proses ini sangat membantu dalam menyatukan perlawanan terhadap kekuatan militer Belanda dan Sekutu.
3.     Tahap Legitimasi
Tahap yang terakhir adalah tahap legitimasi di mana kekuatan militer yang semakin solid memerlukan pengakuan dari seluruh elemen bangsa Indonesia dan dunia bahwa kekuatan militer Indonesia sudah memiliki kekuatan besar yang siap mempertahankan NKRI dari segala ancaman. Pada moment inilah TNI lahir. Sebagai kekuatan militer Indonesia. Yang memiliki legitimasi dari seluruh elemen bangsa Indonesia bahwa TNI merupakan kekuatan Militer Indonesia.
B.    Sejarah Militer di Indonesia
Sejarah militer di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Militer pada masa kerajaan nusantara bersifat romantisme masa lalu. Pada abad 18 hingga masa kemerdekaan bersifat perjuangan mengusir penjajah. Pada masa kemerdekaan hingga tahun 1949 bersifat mempertahankan kemerdekaan. Dan seterusnya hingga kini militer bertransformasi menjadi pelindung keamanan dan keutuhan bangsa.
            Militer pada masa kerajaan nusantara lebih bersifat romantisme masa lalu. Kerajaan Nusantara terutama sriwijaya, majapahit dan mataram islam memiliki milter yang kuat dan memiliki kekuatan yang besar pada zamannya. Sriwijaya dikenal dengan armada maritimnya yang sangat kuat. Sebagai kerajaan maritim sriwijaya memfokuskan kekuatan militernya pada angkatan laut. Tidak heran jika wilayah sriwijaya pada masa kejayaannya merata dari pulau sumatera hingga semenanjung malaya.
            Majapahit juga memiliki militer yang kuat. Meskipun kerajaan majapahit lebih bercoral agraris karena terletak jauh dari pantai namun majapahit juga memiliki angkatan laut yang tak kalah hebat dari sriwijaya. Adanya pelabuhan pelabuhan besar di utara pulau jawa merupakan faktor pendukung kuatnya armada militer majapahit. Mataram islam juga memiliki pasukan yang tangguh. Dalam melawan kolonial portugis di malaya, hingga melawan belanda di batavia.
Romantisme pada kejayaan militer di masa lalu memiliki pengaruh yang kuat dalam semangat rakyat indonesia terutama pada segi militer. Itulah yang terjadi pada masa perlawanan terhadap penjajah. Beberapa daerah seperti aceh, jawa tengah, sumatera, hingga maluku. Semua daerah tersebut memiliki sikap juang yang sangat tinggi warisan nenek moyang mereka. Mulai dari perang padri, perang diponegoro, perang di maluku, perang di makasar dan banyak daerah lainnya terpengaruh oleh romantisme masa lalu dan semngat juang yang tetap menyertai seluruh rakyat.
Periode abad 19 menjadi periode peralawanan terhadap penjajahan. Dari pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Pattimura, Cut Nyak Dien dan banyak pejuang lainnya berjuang mengusir penjajahan Belanda. Perlawanan ini terus berlanjut hingga masa pergerakan nasional. Meskipun perang terbuka dianggap kurang berhasil dalam mengusir penjajah, namun bibit bibit perjuangan tak pernah pudar.
Pada masa jepang, milisi milisi rakyat mendapat pelatihan militer yang modern. Inilah cikal bakal militer modern di Indonesia. Dengan diberi pekatihan militer oleh Jepang, rakyat indonesia yang sebelumnya buta akan strategi perang modern mulai menguasai beberapa taktik militer. Organisasi semacam PETA, HEIHO, dan banyak lainnya memberi kesempatan bagi milisi rakyat untuk meningkatkan kemampuan militernya. Terbukti pada masa pasca kemerdekaan, pasukan bekas PETA, HEIHO dll memegang peranan penting di garis depan perlawanan. Dengan ilmu dan keahlian militer yang dimiliki, pasukan ini kerap menjadi pioner dalam sebuah pertempuran.
Setelah indonesia merdeka pada tahun 1945 kesatuan-kesatuan unsur tentara mulai  bersatu ke dalam satu wadah yakni TKR. TKR kemudian berubah menjadi BKR yang kemudian juga berubah menjadi TRI. Pada akhirnya, nama yang digunakan hingga saat ini adalah TNI. Tentara Nasional Indonesia.
Terdapat sebuah gesekan kecil mengenai keterlibatan tentara dalam kanacah non kemiliteran termasuk politik dan ekonomi dapat ditelusuru semenjak awal kemerdekaan. Konstelasi politik yang kompleks dalam suasana revolusioner saat itu telah melahirkan sosok tentara yang otonom dari segala campur tangan pemerintahan sipil. Tentara menganggap bahwa dirinya tidak dilahirkan melalui rahim sistem politik dan pemerintahan yang saat itu didominasi oleh para politisi, melainkan oleh kompleks suasana revolusioner tersebut. Oleh karena itu, tentara merasa lebih bertanggung jawab secara langsung kepada negara dan bangsa daripada kepada para politisi yang sedang memegang pucuk pemerintahan. [5] 
Proklamasi ternyata merupakan awal dari sebuah perseteruan panjang dari keduanya, di mana sikap para politisi sipil yang demikian lunak dan kompromistik terhadap musuh tidak dapat diterima oleh para pemuda. Mereka mengambil berbagai langkah dengan membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang merupakan embrio lahirnya tentara Indonesia di berbagai wilayah dengan cara melucuti senjata tentara Jepang. Mereka berinisiatif sendiri dan hanya mengandalkan dukungan masyarakat yang sedang bergejolak dalam suasana revolusi. Situasi revolusi inilah terutama dari para pendukung kemerdekaan (politisi dan pemuda) di atas, telah melahirkan dua hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan tentara dan politik di Indonesia untuk masa-masa berikutnya.
Pertama, dari perbedaan sikap tersebut menimbulkan lahirnya karakter tentara yang memiliki otonomi relatif  terhadap para politisi yang duduk di pmerintahan, serta merupakan awal ketidak harmonisan hubungan antar keduanya yg ingin saling mengintervensi dan menguasai.Kecenderungan lain yang timbul adalah pengidentifikasian tentara dengan negara: tentara selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai “kepentingan negara  dan kepentingan rakyat” hal ini sangat terasa pada jaman Orde Baru. Kedua, perbedaan pandangan tersebut juga berakibat pada kelambanan pemerintah dalam merespon tuntutan untuk membentuk sebuah organisasi ketentaraan yang sentralistik di bawah kendali efektif pemerintahan. hal ini juga masih ditambah persoalan lain; kemajemukan unsure pembentuk tentara, dan masih sangat sulitnya komunikasi dan koordinasi, telah membuat kekuatan bersenjata Indonesia sangat jauh dari sekedar bisa berjalan bersama.[6]
Unsusr-unsur pembentukan tentara Indonesia: pertama, kelompok bekas anggota PETA adalah kelompok paling besar jumlahnya dalam komposisi korps perwira. Kedua, adalah mereka yang merupakan bekas perwira KNIL. Ketiga, kelompok yang berasal dari para pemuda yang bergabung dengan tentara regular secara langsung ataupun dipindahkan dari anggota kelaskaran.[7]
            Setelah TNI terbentuk, sempat mengalami goncangan yang cukup besar. Salah satunya dari peristiwa G30SPKI. Peristiwa ini cukup mencoreng nama baik TNI dimana terdapat beberapa oknum TNI yang ikut membelot bersama PKI. Bahkan sebagian besar dari Angkatan Udara memihak PKI. Namun sete;ah Soeharto muncul keadaaan berbalik. TNI berhasil tampil sebagai penyelamat bangsa dari rongrongan komunisme.
            Tugas TNI adalah sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara dari ancaman luar. Serta bertugas untuk menjaga kesatuan NKRI. TNI pernah melakukan tugas besar yang hingga kini masih diingat sebagai salah satu bakti TNI bagi bangsa. 3 operasi milter yang terkenal, yakni Dwikora, Trikora serta Seroja. Masing masing dalam perseteruan dengan Malaysia, merebut Irian barat dan dalam proses integrasi timor-timor.
            Selain itu, TNI juga pernah melakukan operasi militer di dalam negeri dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Meskipun merupakan kebijakan yang tidak terlalu populer karena harus melawan bangsa sendiri. Operasi militer ini diantaranya ada di Aceh, Maluku, papua, dan daerah daerah lainnya.
            TNI kini memiliki tugas yang relatif lebih ringan dibanding masa lalu. Namun tetap beban yang ditanggung oleh TNI bukanlah beban yang biasa.


[1] Sejarah Militer. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_militer. Diakses tanggal 27 Februari 2012. Pukul 06.00 WIB.
[2] Sejarah Militer; Manusia Wajib Berperang?. http://www.anneahira.com/sejarah-militer.htm. Diakses tanggal 27 Februari 2012. Pukul 06.00 WIB.
[3] Dwi Pratomo Yulianto. 2005. Militer dan Kekuasaan; Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipl-Militer di Indonesia. Yogyakarta: Narasi. Hlm. 1.
[4] Dwi Pratomo Yulianto. 2005. Militer dan Kekuasaan; Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipl-Militer di Indonesia. Yogyakarta: Narasi. Hlm. 2-3.
[5] Dwi Pratomo Yulianto. 2005. Militer dan Kekuasaan; Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipl-Militer di Indonesia. Yogyakarta: Narasi. Hlm. 9.
[6] Ibid. Hlm. 11-12
[7] Ibid. Hlm 12-14.

Haji Ilyas Ya’kub

Ilyas ya’kub lahir pada tahun 1903 di Asam kumbang, Bayang Pesisir selatan sumatera barat. Semasa hidupnya dikenal sebagai ulama terkemuka dan syaikh al-islam dari minagkabau. Ilyas ya’kub tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Pendidikan yang didapat kebanyakan dari pesantren ataupun belajar dari kyai kyai yang ada di sumatera. Leluhur dari ilyas yajub sendiri merupakan pejuang yang gigih melawan kolonialisme belanda sejak abad ke 16. Bayang pada masa pergerakan nasional merupakan sentra pendidikan islam di sumatera barat.
Ilyas yakub pernah belajar pada Syekh Haji Abdul wahab, salah satu ulama besar sumatera barat yang kelak juga menjadi mertuanya. Ilyas yakub kemudian dikirim ke mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus untuk memperdalan ilmu di mekkah. Tahun 1923 ilyas yakub mendapat kesempatan untuk belajar di universitas al azhar di kairo mesir. Di universitas al azhar ilyas yakub menjadi mahasiswa pendengar (thalib mustami’).

Saat di Mesir ini Ilyas Ya’kub aktif dalam berbagai organisasi dan partai politik di antaranya Hizb al-Wathan (partai tanah air) didirikan oleh Mustafa Kamal. Keikutsertaannya dalam partai ini semakin membangkitkan semangat anti penjajah. Ia pernah pula menjabat sebagai ketua Perkumpulan Mahasiswa Indonesia dan Malaysia (PMIM) di Mesir. Selain itu Ilyas yakub juga menjabatsebagai fungsionaris wakil ketua organisasi sosial politik Jam’iyat al-Khairiyah dan ketua organisasi politik Difa` al-Wathan (Ketahanan Tanah Air).
Selain gerakan politik yang amat peduli dengan nasib bangsanya terjajah Belanda, Haji Ilyas Ya’kub di Mesir juga aktif menulis artikel dan dipublikasi pada berbagai Surat Kabar Harian di Kairo. Bersama temannya Muchtar Luthfi ia mendirikan dan memimpin Majalah Seruan Al-Azhar dan majalah Pilihan Timur. Majalah Seruan Al-Azhar adalah majalah bulanan mahasiswa sedangkan majalah Pilihan Timur adalah majalah politik. Kedua produk jusnalistik ini banyak dibaca mahasiswa Indonesia – Malaysia di Mesir ketika itu.
Gerakan Haji Ilyas Ya’kub dalam jurnalistik dan politik anti penjajah di Mesir, tercium oleh pemerintah kolonial Belanda. Melalui perwakilannya di Mesir, Belanda mencoba melunakkan sikap radikal Ilyas Ya’kub, tetapi gagal. Sejak itu Belanda semakin mencap Ilyas Ya’kub sebagai radikalis bahkan dicap sebagai ekstrimis.
Tahun 1929 Haji Ilyas Ya’kub kembali dari Mesir,  di indonesia ilyas yakub mulai berganung dengan rekan rekannya dalam PNI dan PSI. Dari berkecimpung dalam dua partai sekaligus yakni pni dan pasi, ilyas yakub berpikir bahwa jiwa yang dimiliki kedua partai tersebut, yakni Islam dan kebangsaan adalah penting dikombinasikan, dikonversi dan dikonsolidasikan kemudian diwadahi dengan satu wadah yang representartif.
Perjuangan ilyas yakub untuk islam dan kebangsaan terbagi  dalam dua kegiatan  yang berbeda yakni bidang jurnalistik dan politik. Dalam bidang jurnalistik diwadahi dengan penerbitan madia cetak yakni Tabloid Medan Rakyat. Dalam bidang politik ia bersama temannya Mukhtar Luthfi mendirikan wadah baru bernama PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) dengan asas Islam dan kebangsaan. Tujuannya menegakan Islam dan memperkuat wawasan kebangsaan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan dasar Islam dan kebangsaan ini, PERMI menjalankan sikap politik non kooperasi seperti yang dianut pni.
PERMI pada awal mula bernama PMI (Partai Muslimin Indonesia) didirikan Haji Ilyas Ya’kub tahun 1930. PMI ini berbasis pada lembaga pendidikan Islam Sumatera Thawalib dan Diniyah School. Ide dasarnya, pemberdayaan sekolah agama dengan berbagai inovasi ke arah sistem modern. Kemudian PMI  menambah jumlah sekolah agama dengan mendirikan sekolah baru dengan sistem modern, mulai dari tingkat pendidikan dasar (ibtidaiyah) sampai pendidikan tinggi (Al-Kulliyat).
Di antara pendidikan tinggi yang dibangun PMI berada di Alang Laweh. Didirikan pada tanggal 12 Pebruari 1931. Perguruan tinggi dalam bentuk diploma A dan diploma B, bernama Al-Kulliyat Al-Islamiyah, diselenggarakan oleh tenaga pengajar dari luar diantaranya  intelektual jebolan Timur Tengah, Janan Thaib (sebagai pimpinan), Syamsuddin Rasyid (onder director) dan Ilyas Ya’kub. Mahasiswa awal diterima dari lulusan Sumatra Thawalib, Diniyah School, Tarbiyah Islamiyah, AMS (Algemeene Middelbare School), Schakel School dan lulusan sekolah tingkat menengah lainnya.
Tahun 1932 PMI mengadakan konsolidasi. Partai ini menyadari perjuangan Islam dan Kebangsaan perlu dikokohkan baik internal maupun eksternal. Konsolidasi PMI merupakan bagian kesadaran bagi penguatan lembaga ke-Islaman yang menunjang visi Islam dan kebangsaan Indonesia. Konsolidasi dilakukan dalam bentuk Kongres Besar bertempat di daerah kelahiran Ilyas Ya’kub yakni Koto Marapak (Bayang Pesisir Selatan) dihadiri oleh seluruh pengurus cabang se Sumatera seperti dari Tapanuli Selatan, Bengkulu, Palembang, Lampung dll. Di antara keputusan Kongres Besar, PMI diubah namanya menjadi PERMI yang dicap Belanda sebagai partai Islam radikal revolusioner. Kantornya di gedung perguruan Islamic College, Alang Lawas, Padang.
Dalam aktivitas politik, PERMI menjalin kerjasama dengan partai yang dibentuk Soekarno, Pertindo. Dua partai ini bekerja sama memperkuat jalinan kebangsaan. Dua partai ini bahkan sudah sepaham tentang tujuan akhir perjuangan yakni kemerdekaan. Karena dianggap membahayakan pemerintahan, maka berdasarkan vergarder verbod Belanda mengeluarkan kebijakan exorbita terechten yang menyatakan PERMI terlarang dan diikuti tindakan penangkapan terhadap tokoh-tokohnya. Haji Ilyas Ya’kub bersama dua temannya Mukhtar Luthfi dan Janan Thaib ditangkap dan dipenjarakan.
Setelah 9 bulan di penjara Muaro Padang, ia diasingkan lagi selama 10 tahun (1934-1944) ke Bouven Digul Irian Jaya bersama para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia lainnya. Selama di Digul Haji Ilyas Ya’kub didampingi isteri Tinur sering sakit-sakitan. Masa awal penjajahan Jepang di Indonesia pun, para tahanan Digul semakin memprihatinkan, mereka dipindahkan lagi ke daerah pedalaman Irian Jaya di Kali Bina Wantaka kemudian diasingkan pula ke Australia . Oktober 1945 pemulangan para tahanan perang dari Australia ke Indonesia dengan kapal Experence Bey Oktober, Haji Ilyas Ya’kub tidak diizinkan turun di pelabuhan Tanjung Periuk, ia kembali ditahan dan diasingkan bersama isteri selama 9 bulan berpindah-pindah di Kupang, Serawak, Brunei Darussalam, kemudian ke Labuhan, Singapura.
Satu tahun Indonesia merdeka (1946) barulah habis masa tahanan  Haji Ilyas Ya’kub, ia kembali bergabung dengan kaum republik sekembali dari Singapura. Ia ikut bergerilya pada agresi militer II (1948) dan ikut membentuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yang kemudian dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawiranegara. Ia mendapat tugas menghimpun kekuatan politik seluruh partai di Sumatera untuk melawan agresor Belanda. Tahun itu ia menjabat ketua DPR Sumatera Tengah kemudian terpilih lagi sebagai anggota DPRD wakil Masyumi dan merangkap sebagai penasehat Gubernur Sumatera Tengah bidang politik dan agama.
Ilyas Ya’kub menghembuskan napas terakhir Sabtu, 2 Agustus 1958 jam 18.00 wib, ia meninggalkan 11 orang anak. Salah satu putranya Anis Sayadi Fauzi menulis riwayat hidup singkat tokoh ini dalam sebuah buku biografi. Untuk menghormati perjuangannya beliau dikukuhkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan RI 

Raden Dewi Sartika

      Salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam pergerakan nasional indonesia adalah Dewi Sartika. Bisa dikatakan peran yang dimainkan oleh Dewi Sartika tidak kalah penting dengan Kartini. Meskipun sama sama berjuang membela hak perempuan namun terdapat beberapa perbedaan antara Kartini dan Dewi Sartika. Itulah yang membuat perjuangan Dewi Sartika memiliki makna tersendiri bagi perempuan perempuan Indonesia. Dewi Sartika merupakan salah satu tokoh pelopor dalam hal pendidikan untuk kaum perempuan.
            Dewi Sartika lahir di Bandung 4 Desember 1884. Orang tua Dewi Sartika adalah salah satu priyayi di tanah sunda, Raden Somanegara dan Nyi Raden raja Permas. Sejak kecil Dewi Sartika sudah mendapatkan pendidikan barat dari asisten residen Cicalengka. Tempat dimana pamannya bupati Martanegara berkedudukan. Tidak hanya belajar, Dewi Sartika sejak kecil juga sudah mulai mengajar teman teman sebayanya segalaa hal yang dia pelajari dari asisten residen cicalengka. Bakat mengajar dari dalam diri dewei Sartika sudah mulai terlihat sejak berusia remaja.
Sekolah Kautamaan Istri, yang sekarang menjadi Sekolah Dewi Sartika didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Tepatnya pada 16 Januari 1904, sekolah ini berdiri dengan nama “Sakola Istri”. Sebelum mendirikan sekolah, Dewi Sartika memang sudah senang mengajar, meski tanpa dinaungi lembaga resmi berlabel sekolah. Sekitar tahun 1902, Dewi Sartika mulai mengajarkan keterampilan-keterampilan seperti merenda, memasak, menjahit juga membaca dan menulis kepada saudara-saudaranya. Kegiatan ini tercium oleh Pemerintah Hindia Belanda. Namun, ternyata kegiatan ini justru didukung oleh C. Den Hammer, Inspektur Pengajaran Hindia Belanda saat itu dengan menyarankan Raden Dewi menemui R.A. Martanegara yang saat itu menjadi Bupati Bandung untuk mendukung pendirian sekolah wanita bagi pribumi.
Bupati Bandung akhirnya menyetujui permintaan ini. Ia pun mengizinkan Dewi Sartika menggunakan ruang Paseban Barat di halaman depan rumah Bupati Bandung sebagai tempat mengajar. “Sakola Istri” akhirnya berdiri dengan 60 siswi yang berasal dari masyarakat umum. Pengajar sekolah ini adalah Dewi sartika sendiri, dibantu saudara misannya Nyi Poerwa dan Nyi Oewit. Semakin lama sekolah ini semakin berkembang. Murid semakin bertambah, pelajaran pun beragam, seperti membatik dan bahasa Belanda. Ruangan kelas pun tak lagi cukup, hingga sekolah ini dipindah ke Jalan Ciguriang-Kebon Cau (sekarang Jalan Kautamaan Istri) setahun setelah berdiri.
Tahun 1910 sekolah ini berganti nama menjadi Sakola Kautamaan Istri. Diambil dari nama perkumpulan bentukan Residen Priangan yang mendukung pengembangan dan pembangunan sekolah wanita bumi putera saat itu. Nama ini pula yang sekarang dipakai sebagai nama jalan tempat sekolah ini berada.
Pada masa penjajahan Jepang, sekolah ini diambil alih dan diganti menjadi Sekolah Gadis No. 29, setelah sebelumnya sempat bernama Sekolah Raden Dewi. Saat itu, semua sekolah dasar dijadikan sekolah rakyat oleh Jepang. Namun, Dewi Sartika menolak terlibat dalam sekolah bentukan Jepang, karena kurikulumnya harus berubah, tak lagi khusus kewanitaan. Sekolah pun ditutup hingga akhirnya bisa dibuka kembali oleh Yayasan Raden Dewi Sartika pada tahun 1951. Selama dikelola yayasan, nama sekolah ini juga sempat berganti nama beberapa kali menjadi Sekolah Guru Bawah (SGB) Puteri (1951), Sekolah Kepandaian Puteri (SKP) Dewi Sartika (1961), Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri (SKKP) Dewi Sartika (1963). Bahkan lokasinya sempat berpindah ke Jalan Cibadak, saat sekolah digunakan sebagai markas tentara Siliwangi. Sekarang, sekolah ini telah menjadi SD dan SMP Dewi Sartika, adapun TK berada di lokasi berbeda.
Hingga kini bangunan asli sekolah, yang terdiri dari enam kelas masih dipertahankan dan digunakan sebagai lokal belajar siswa SMP. Satu dari enam kelas tersebut dijadikan “museum”. Peralatan dalam kelas, seperti bangku, masih asli sejak sekolah didirikan. Di kelas ini juga dipasangi foto Dewi Sartika saat masih mengajar. Ciri khas bangunan asli ini adalah tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu dan jendela dari ram kawat. Perbaikan dan pemeliharaan dilakukan tanpa mengubah bentuk asli bangunan. Di luar sekolah, ada dua tugu penanda sebagai penghargaan kepada Dewi Sartika. Satu tugu berbentuk obor dibangun oleh tentara Siliwangi dan satu lagi penanda situs yang diresmikan oleh Prof. Dr. Haryati Soebadio, Dirjen Kebudayaan pada tahun 1982.
            Pergerakan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan yang sangat penting. Pendidikan pada masa pergerakan menciptakan banyak tokoh tokoh penting yang nantinya menjadi lokomotif utama penggerak pergerakan nasional. Dewi Sartika sebagai penggerak sekolah khusus wanita memiliki peran yang sangat penting. Di mana belia mengusahakan pendidikan untuk wanita. Sehingga kaum wanita bisa turut serta dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dengan sekolah sekolah khusus wanita yang didirikan semisal oleh Dewi Sartika ataupun Kartini, atau banyak tokoh tokoh yang lain menjadikan wanita lebih turut aktif di dalam perjuangan.
            Boleh dikatakan, jasa Dewi sartika bisa disejajarkan dengan ki hajar dewantara dalam hal pengabdian untuk pendidikan terutama pendidikan bagi kaum perempuan. Dewi Sartika menginspirasi kaum perempuan di banyak tempat untuk ikut berjuang mengupayakan pendidikan bagi kaum perempuan.