Sekulerisme

       Sekulerisme berasal dari bahasa Inggris yakni secular yang memiliki arti bersifat duniawi, fana, temporal; tidak bersifat spiritual, abadi dan sacral; kehidupan di luar biara dan sebagainya. [1] Tambahan isme berarti menunjuk pada suatu aliran. 
       Sejak kaisar Romawi, Konstantin Yang Agung (280-337), melegelalisasi agama Kristen sebagai agama Negara, hingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Eropa. Namun sejak akhir abad pertengahan di Eropa pengaruh ini mulai menipis sedikit demi sedikit. Pengaruh agama yang pada mulanya mendominasi mulai diacuhkan masyarakat, karena melihat kaum agamawan yang mengatasnamakan agama demi kepentingan golongan atau pribadi semata. Pertentangan ilmu sains terhadap ilmu agama mempertajam timbulnya sekularisme. 
       Faham sekuler dirumuskan pertama kali di barat dengan tokoh penggagas George Jacob Holyoake (1817-1906) kelahiran Inggris. Faham sekularisme hingga pada akhirnya berkembang pesat dan mempengaruhi hamper sebagian Negara-negara di dunia pada umumnya. Sekularisme tidak hanya menjangkiti agama Kristen saja namun semua agama didunia ini sama. Makalah kelompok kami ini akan membahas mengenai sekularisme dan pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan. 

 Pengertian Sekulerisme 

       Sekularisme atau sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu.[2]
       Sekularisme juga merujuk kepada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. Tujuan dan argumen yang mendukung sekularisme beragam. dalam Laisisme Eropa, di usulkan bahwa sekularisme adalah gerakan menuju modernisasi dan menjauh dari nilai-nilai keagamaan tradisional. Tipe sekularisme ini, pada tingkat sosial dan filsafat seringkali terjadi selagi masih memelihara gereja negara yang resmi, atau dukungan kenegaraan lainnya terhadap agama. 
       Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.[3]
       Negara-negara yang umumnya dikenal sebagai sekular diantaranya adalah Kanada, Perancis, Turki, dan Korea Selatan, walaupun tidak ada dari negara ini yang bentuk pemerintahannya sama satu dengan yang lainnya. 
       Dalam kajian keagamaan, masyarakat dunia barat pada umumnya dianggap sebagai sekular. Hal ini di karenakan kebebasan beragama yang hampir penuh tanpa sangsi legal atau sosial, dan juga karena kepercayaan umum bahwa agama tidak menentukan keputusan politis. Tentu saja, pandangan moral yang muncul dari tradisi keagamaan tetap penting di dalam sebagian dari negara-negara ini, dan juga sebagian dari Negara berfaham sekuler sendiri terkadang malah menjadi Negara yang sangat over protektif terhadap kepenganutan suatu agama. 
       Sekularisme juga dapat berarti ideologi sosial. Di sini kepercayaan keagamaan atau supranatural tidak dianggap sebagai kunci penting dalam memahami dunia, dan oleh karena itu dipisahkan dari masalah-masalah pemerintahan dan pengambilan keputusan. 
       Sekularisme tidak dengan sendirinya adalah Ateisme, banyak para Sekularis adalah seorang yang religius dan para Ateis yang menerima pengaruh dari agama dalam pemerintahan atau masyarakat. 
       Sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal, yaitu: (1). Pemisahan pemerintahan dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiatik, (2). Ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi, yang semula ditangani oleh struktur keagamaan, (3). Penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden.[4]
       Prinsip esensial sekularisme ialah mencari kemajuan manusia dengan alat materi semata-mata.[5] Dengan demikian terlihat jelas bahwa sekularisme berujung pada materialisme. Sekularisme selalu memandang kebenaran harus didasarkan pada kebenaran ilmiah, tanpa ada kaitan dengan agama dan metafisika. 
       Tahun yang dianggap sebagai cikal bakal munculnya sekularisme adalah 1648. Pada tahun itu telah tercapai perjanjian Westphalia. Perjanjian itu telah mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun antara Katholik dan Protestan di Eropa. Perjanjian tersebut juga telah menetapkan sistem negara merdeka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katholik Roma. Inilah awal munculnya sekularisme. Sejak itulah aturan main kehidupan dilepaskan dari gereja yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Asumsinya adalah bahwa negara itu sendirilah yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan warganya, sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupannya. Sementara itu, Tuhan atau agama hanya diakui keberadaannya di gereja-gereja saja. 
       Awalnya sekularisme memang hanya berbicara hubungan antara agama dan negara. Namun dalam perkembangannya, semangat sekularisme tumbuh dan berbiak ke segala lini pemikiran kaum intelektual pada saat itu. Sekularisme menjadi bahan bakar sekaligus sumber inspirasi kesegenap kawasan pemikiran. 

Pengaruh Sekularisme di berbagai bidang kehidupan 

Di bidang pemerintahan 
       Dalam bidang pemerintahan, yang dianggap sebagai pelopor pemikiran modern dalam bidang politik adalah Niccola Machiavelli, yang menganggap bahwa nilai-nilai tertinggi adalah yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan dipersempit menjadi nilai kemasyhuran, kemegahan dan kekuasaan belaka. Agama hanya diperlukan sebagai alat kepatuhan, bukan karena nilai-nilai yang dikandung agama itu sendiri.[6] Disamping itu muncul pula para pemikir demokrasi seperti John Locke, Montesquieu dll. yang mempunyai pandangan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan konstitusional yang mampu membatasi dan membagi kekuasaan sementara dari mayoritas, yang dapat melindungi kebebasan segenap individu-individu rakyatnya. Pandangan ini kemudian melahirkan tradisi pemikiran politik liberal, yaitu sistem politik yang melindungi kebebasan individu dan kelompok, yang didalamnya terdapat ruang bagi masyarakat sipil dan ruang privat yang independen dan terlepas dari kontrol negara. 

Di bidang ekonomi 
       Dalam bidang ekonomi, mucul tokoh besarnya seperti Adam Smith, yang menyusun teori ekonominya berangkat dari pandangannya terhadap hakikat manusia. Smith memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis dan mementingkan diri sendiri. Smith menganggap bahwa sifat-sifat manusia seperti ini tidak negatif, tetapi justru sangat positif, karena akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Smith berpendapat bahwa sifat egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. 

Di bidang sosiologi 
       Dalam bidang sosiologi, muncul pemikir besarnya seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim dsb. Sosiologi ingin berangkat untuk memahami bagaimana masyarakat bisa berfungsi dan mengapa orang-orang mau menerima kontrol masyarakat. Dari sosiologi inilah diharapkan peran manusia dalam melakukan rekayasa sosial dapat lebih mudah dan leluasa untuk dilakukan, ketimbang harus ‘pasrah’ dengan apa yang dianggap oleh kaum agamawan sebagai ‘ketentuan-ketentuan’ Tuhan. 

Di bidang pengamalan agama 
       Dalam pengamalan agama-pun ada prinsip sekularisme yang amat terkenal yaitu faham pluralisme agama yang memiliki tiga pilar utama[7] yaitu: prinsip kebebasan, yaitu negara harus memperbolehkan pengamalan agama apapun (dalam batasan-batasan tertentu); prinsip kesetaraan, yaitu negara tidak boleh memberikan pilihan suatu agama tertentu atas pihak lain; prinsip netralitas, yaitu negara harus menghindarkan diri pada suka atau tidak suka pada agama. 

       Dari prinsip pluralisme agama inilah muncul pandangan bahwa semua agama harus dipandang sama, memiliki kedudukan yang sama, namun hanya boleh mewujud dalam area yang paling pribadi, yaitu dalam kehidupan privat dari pemeluk-pemeluknya. 

Pengaruh sekularisme di bidang akademik 
       Di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang di Barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari kategorisasi filsafat yang mereka kembangkan yang mencakup tiga pilar utama pembahasan, yaitu[8]: filsafat ilmu, yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan benar atau salah; filsafat etika, pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan baik atau buruk; filsafat estetika, pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan indah atau jelek. 
       Jika kita mengacu pada tiga pilar utama yang dicakup dalam pembahasan filsafat tersebut, maka kita dapat memahami bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan hanya didapatkan dari akal manusia, bukan dari agama, karena agama hanya didudukkan sebagai bahan pembahasan dalam lingkup moral dan hanya layak untuk berbicara baik atau buruk (etika), dan bukan pembahasan ilmiah (benar atau salah). 
       Dari prinsip dasar inilah ilmu pengetahuan terus berkembang dengan berbagai kaidah metodologi ilmiahnya yang semakin mapan dan tersusun rapi, untuk menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan yang lebih maju. Dengan prinsip ilmiah ini pula, pandangan-pandangan dasar berkaitan dengan aqidah maupun pengaturan kehidupan manusia sebagaimana telah diuraikan di atas, semakin berkembang, kokoh dan tak terbantahkan karena telah terbungkus dengan kedok ilmiah tersebut. 

Daftar Pustaka 

Audi, Robert. 2002. Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal. Terj: Yusdani & Aden Wijdan. Yogyakarta: PSI UII & UII Press. 
Nasiwan. 2003. Diskursus antara Islam dan Negara – Suatu Kajian Tentang Islam Politik di        Indonesia. Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat. 
S. Praja, Juhaya. 2003. Aliran-aliran Filsafat & Etika. Jakarta: Prenada Media. 
Suriasumantri, Jujun S. 1987. Filsafat Ilmu – Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekularisme diakses pada 21 Maret 2012, pukul 20.10 WIB 
[1] Juhaya S. Praja. 2003. Aliran-aliran Filsafat & Etika. Jakarta: Prenada Media. Hal.187. 
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Sekularisme diakses pada 21 Maret 2012, pukul 20.10 WIB
[3] Ibid,. 
[4] Nasiwan. 2003. Diskursus antara Islam dan Negara – Suatu Kajian Tentang Islam Politik di Indonesia. Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat. Hal. 68 
[5] Juhaya S. Praja. Op cit,. Hal. 189. 
[6] Nasiwan. 2003. Diskursus antara Islam dan Negara – Suatu Kajian Tentang Islam Politik di Indonesia. Pontianak: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat. Hal. 73 
[7] Audi, Robert. 2002. Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal. Terj: Yusdani & Aden Wijdan. Yogyakarta: PSI UII & UII Press. Hal. 24 
[8] Suriasumantri, Jujun S. 1987. Filsafat Ilmu – Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 33 
Advertisements